Penegakan hukum kepolisian Polda Jawa Barat dalam penanggulan obat ilegal

Fajri, Farizan Muhammad Roihan (2024) Penegakan hukum kepolisian Polda Jawa Barat dalam penanggulan obat ilegal. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (117kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (154kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (147kB) | Preview
	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Restricted to Registered users only Download (305kB) | Request a copy
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (433kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (128kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (89kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (119kB) | Request a copy

Abstract

Obat ilegal yang juga disebut dengan golongan Obat Daftar G (dari kata Gevaarlijk yang berarti berbahaya) hanya dapat diserahkan oleh apotek dan harus disertai dengan resep dokter. Ketentuan tersebut bertujuan mencegah penggunaan yang salah ataupun penyalahgunaan obat golongan ini. Saat ini penyalahgunaan obat keras tertentu semakin meningkat, hal ini menunjukan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar belum maksimal sehingga kasus peredaran gelap obat keras tertentu mengalami peningkatan. Data dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya peningkatan peredaran gelap obat keras tertentu, serta menemukan konsep kebijakan mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar terhadap pelaku peredaran gelap obat keras tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Penegakan hukum secara pidana merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum materil yaitu untuk menegakan hukum itu sendiri. Untuk tata cara penegakan hukum nya diatur dalam kitab yang terpisah yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum acara atau hukum formil untuk menegakan KUHP. Seiring perkembangan zaman KUHP dirasa kurang mewadahi setiap kepentingan perkara hukum yang berkaitan dengan kasus pelanggaran dan kejahatan yang terjadi. Maka dari itu pemerintah membuat Undang-Undang yang khusus untuk menangani setiap kasus perkara tersebut. Seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-Undang tersebut dibuat khusus untuk menangani kasus perkara yang berhubungan dengan pelanggaran dan kejahatan dibidang kesehatan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa semakin maraknya peredaran gelap obat keras tertentu di masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum, faktor ekonomi yang lemah, faktor pendidikan yang rendah, faktor lingkungan di masyarakat, pengawasan dari Kepolisian dan BPOM yang belum maksimal, ketidaksadaran masyarakat akan bahaya dan dampak buruk penyalahgunaan obat keras tertentu, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang obat keras tertentu. Konsep kebijakan yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar dilakukan melalui upaya peningkatan (promotif), pencegahan (preventif) dan penindakan (represif). Disamping itu terdapat temuan bahwa sejak 2020 – 2022 terdapat peningkatan kasus peredaran obat ilegal setiap tahunnya di Jawa Barat. Pada tahun 2020 terdapat 6 kasus, kemudian meningkat menjadi 12 kasus di tahun 2021 lalu terdapat peningkatan di tahun 2022 sebanyak 26 kasus.

Actions (login required)

View Item