Pelaksanaan eksekusi Putusan KPPU Kantor Wilayah III dihubungkan dengan Pasal 46 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Hendriawan, Munawar Muhammad (2024) Pelaksanaan eksekusi Putusan KPPU Kantor Wilayah III dihubungkan dengan Pasal 46 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (109kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (85kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (141kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (340kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (285kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (364kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (51kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (178kB) | Request a copy

Abstract

Ketentuan Pasal 46 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyatakan bahwa Putusan KPPU yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka harus dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Akan tetapi, pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, terdapat 109 (Seratus Sembilan) Putusan KPPU berkekuatan hukum tetap terkhusus Kanwil III yang belum dieksekusi sampai dengan saat ini. Artinya bahwa UU No. 5 Tahun 1999 masih memiliki ketidakjelasan aturan yang mengakibatkan multi tafsir bahkan celah hukum bagi Pelaku Usaha untuk menghindar dari kewajiban dalam UU No. 5 Tahun 1999 seperti melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui dan menganalisis pelaksanaan eksekusi putusan KPPU Kanwil III, mengetahui dan menganalisis problematika yuridis maupun non yuridis pelaksanaan eksekusi putusan KPPU Kanwil III, dan menganalisis mengenai langkah efektif dalam pelaksanaan eksekusi putusan yang belum terlaksana. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis untuk menjelaskan mengenai eksekusi putusan KPPU Kanwil III. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, menganalisis efektifitas hukum dalam praktik, terutama terkait pelaksanaan Eksekusi Putusan KPPU Kanwil III dihubungkan dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan, yang dilakukan oleh peneliti untuk menemukan data primer dan sekunder yaitu dengan melakukan studi pustaka, wawancara dan observasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini berupa Teori Efektifitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yakni suatu kemampuan hukum untuk menciptakan situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum. Hasil daripada penelitian ini berupa: Pelaksanaan Eksekusi Putusan KPPU Kanwil III dilaksanakan dengan pelaksanaan secara hukum acara perdata. Terdapat Problematika Yuridis Maupun Non Yuridis Pelaksanaan Eksekusi Putusan KPPU Kanwil III. langkah efektif dalam pelaksanaan eksekusi putusan KPPU yaitu: pertama, membuat Peraturan yang lebih khusus mengenai Eksekusi Putusan KPPU dan memperjelas Hukum Acara Persaingan Usaha. kedua, memberikan wewenangan Sita Eksekusi kepada KPPU. ketiga, Penambahan lingkup Pengadilan Khusus bidang Persaingan Usaha. keempat, peningkatan kerja sama antar Lembaga/Instansi. kelima, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat dan menerapkan budaya taat dalam menjalakan Putusan KPPU.

Actions (login required)

View Item