Implementasi pasal 5 peraturan daerah Kabupaten Pangandaran nomor 9 tahun 2017 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani di Desa Ciganjeng Kecamatan Padaherang perspektif Siyasah Maliyah

Azfa, Sailan Holilul (2024) Implementasi pasal 5 peraturan daerah Kabupaten Pangandaran nomor 9 tahun 2017 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani di Desa Ciganjeng Kecamatan Padaherang perspektif Siyasah Maliyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1 Cover.pdf Download (148kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2 ABSTRAK.pdf Download (152kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3 DAFTAR ISI.pdf Download (271kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4 BAB I.pdf Download (777kB) | Preview
	Text (BAB II) 5 BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB III) 6 BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (153kB)
	Text (BAB IV) 7 BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB V) 8 BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (104kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9 DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (397kB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan berdasarkan latar belakang keadaan masyarakat Kabupaten Pangandaran yang mayoritas merupakan petani. Secara yuridis tujuan negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum, sehingga sudah selayaknya para petani di indonesia mendapatkan jaminan perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang. Kemudian Pemerintah Daerah dengan kewenangannya mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagai tanggung jawab dan jaminan terhadap masyarakat petani di Kabupaten Pangandaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kepastian hukum, peran para penyuluh pertanian, serta tinjauan siyasah maliyah terhadap Impelementasi Pasal 5 Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2017 di Desa Ciganjeng. Penelitian menggunakan beberapa teori, yakni: 1) Kepastian Hukum Islam. 2) Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Islam. 3) Teori Siyasah Maliyah yaitu teori Tanggung Jawab Negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian yuridis empiris yaitu sebuah pendekatan penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat (law in action). Hasil dari penelitian ini menemukan kesimpulan bahwa: Pertama, Kepastian hukum Implementasi Pasal 5 Perda Nomor 9 Tahun 2017 di Desa Ciganjeng belumlah optimal, dapat dibuktikan dengan adanya ketentuan program perlindungan dan pemberdayaan petani yang tidak memiliki peraturan secara jelas.. Kedua, Dalam praktiknya implementasi tersebut tidak lepas dari adanya peran para penyuluh pertanian, peran penyuluh pertanian diantaranya ialah: 1) sebagai motivator. 2) Sebagai edukator, dan 3) Sebagi fasilitaor. Ketiga, Tinjauan siyasah maliyah merupakan salah satu ciri cara pandang Islam terhadap kebijakan ekonomi politik karena terletak pada undang-undang/undang-undang. Sebagai penanggung jawab kebijakan masyarakat, pemerintah harus mampu menjalankan kewenangan dan tugasnya secara baik dan tepat. Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2017 ini merupakan suatu wujud dari upaya tanggung jawab mengenai kebijakn politik ekonomi pemerintah kepada para petani dengan menjamin hak para petani dalam usaha taninya. Namun terlepas dari itu, masyarakat juga harus memberikan respon yang positif dan timbal balik kepada pemerintah, yakni. mentaati dan menerima setiap aturan yang telah ditetapkan selama ini untuk kemaslahatan umum.

Actions (login required)

View Item