Bantuan hukum dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah implikasinya terhadap jaminan hukum di Kabupaten Tasikmalaya perspektif Siyasah Maliyah

Rahmi, Rahmi (2023) Bantuan hukum dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah implikasinya terhadap jaminan hukum di Kabupaten Tasikmalaya perspektif Siyasah Maliyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (85kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (133kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (210kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (430kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (420kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (106kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (273kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (91kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (160kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin memiliki hak dan kewajiban menerima bantuan hukum secara cuma-cuma. Akan tetapi pada realitanya masih banyak pemohon bantuan hukum di Kabupaten Tasikmalaya yang tidak terkabulkan, tetapi yang tertangani hanya ada 66 perkara dari 1000 pemohon yang dikabulkan dari tahun pelaksanaan 2019-2022. Padahal setiap pemohon seharusnya mendapatkan hak yang sama sesuai ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis penentuan anggaran dana APBD untuk bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin kedua, mengetahui mekanisme penentuan kriteria masyarakat miskin dalam menerima bantuan hukum di Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan tentang bantuan hukum masyarakat miskin, ketiga mengetahui bagaimana tinjauan siyasah maliyah terhadap penentuan anggaran dana APBD dan mekanisme penetuan kriteria masyarakat miskin dalam menerima bantuan hukum di Kabupaten Tasikmalaya Penelitian ini menggunakan beberapa teori. yaitu: teori kewajiban negara menurut al-Mawardi kepala negara sebagai “Pengganti Rasul” yang memiliki sejumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kepala negara, yang melindungi keutuhan agama, menerapkan hukum berperkara, melindungi wilayah negara yang suci dan menegakkan supremasi hukum serta memelihara kepentingan rakyat dan menciptakan kemakmuran bagi mereka.teori kewenangan Teori kewenangan yang meliputi kewenangan terikat dan kewenangan bebas. Sedangkan sumber-sumber kewenangan antara lain atribusi, delegasi, dan mandat. serta teori keuangan negara dalam Siyasah Maliyah menurut almawardi membagi pokok pokok bahasan yaitu pendapatan negara, pengeluaran negara, dan pengawasan terhadap sumber pendapatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan jenis kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian kualitatif, yaitu berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi pustaka, yang berhubungan dengan objek penelitian. Hasil temuan dalam penelitian skripsi ini yaitu: pertama, penentuan anggaran dana APBD untuk Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan itu disesuaikan dengan keputusan bupati Tasikmalaya Nomor 180 / kep. 38 – Huk / 2019 yang berbunyi bahwa besaran anggaran bantuan hukum di Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan jenis perkara litigasinya yakni dikenakan biaya 3.500.000. Kedua, mekanisme penentuan kriteria masyarakat miskin dalam menerima bantuan hukum di Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan itu dilihat dari setiap individu yang menjadi pemohon dimana secara kriteria termasuk orang miskin serta dibuktikan dengan identitas kependudukan Kabupaten Tasikmalaya yang sah dan secara kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin. Ketiga, tinjauan siyasah maliyah terhadap penentuan anggaran dana Apbd dan mekanisme penentuan kriteria masyarakat miskin dalam menerima bantuan hukum di Kabupaten Tasikmalaya menggunakan teori keuangan negara .

Actions (login required)

View Item