Partisipasi masyarakat dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan dihubungkan dengan pasal 22 Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Mutolib, Abdul (2024) Partisipasi masyarakat dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan dihubungkan dengan pasal 22 Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (270kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (156kB) | Preview
Preview	Text 3_daftarisi.pdf Download (49kB) | Preview
Preview	Text 4_bab1.pdf Download (615kB) | Preview
	Text 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (808kB) | Request a copy
	Text 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (199kB) | Request a copy
	Text 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy
	Text 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (175kB) | Request a copy
	Text 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (379kB) | Request a copy

Abstract

Lahirnya UU Cipta Kerja mendapat kritik dari berbagai pihak karena kecenderungannya terhadap kepentingan pengusaha dan mengabaikan hak-hak masyarakat khususnya ditinjau dari aspek pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. UU Cipta Kerja telah menghapus izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan serta pemangkasan hak-hak masyarakat khsusunya dalam proses penyusunan Amdal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum UU Cipta Kerja terhadap kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dan menganalisis konsekuensi perubahan partisipasi masyarakat dalam penyusunan Amdal dihubungkan dengan Pasal 22 UU Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan Teori Negara Kesejahteraan sebagai Grand theory, Teori Partisipasi Masyarakat (Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Undang-Undang dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan) sebagai Middle theory dan Teori Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup yang meliput Teori Pembangunan Berkelanjutan dan teori Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sebagai Applied theory. Teori dalam penelitian bertujuan untuk mengkaji perubahan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Amdal pasca lahirnya UU No. 6 Tahun 2023. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode Library Research. Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan sumber hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data diperoleh melalui studi kepustakaan (dokumen) yang berasal dari bahan penelitian yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam proses penerbitan Amdal pasca UU Cipta Kerja. Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Politik hukum UU Cipta Kerja mengarah pada penyederhanaan izin berusaha dan mendorong kemudahan investor dalam memperoleh persetujuan lingkungan yang mengubah lima kebijakan penyusunan Amdal yang meliputi: 1) kemudahan izin berusaha melalui persetujuan lingkungan; 2) pelonggaran tanggung jawab mutlak (strict liability) pemrakarsa dalam menyusun Amdal, 3) pembatasan prinsip transparansi informasi dalam penerbitan persetujuan lingkungan, 4) penghapusan gugatan administratif terhadap persetujuan lingkungan; dan 5) penghapusan sanksi pidana terhadap penyusun UU Cipta kerja mereduksi pertisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Amdal. Saat ini hanya masyarakat yang terdampak langsung yang dapat berpartisipasi dalam proses penyusunan Amdal.

Actions (login required)

View Item