Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Wilayah Kecamatan Cileunyi Kab. Bandung dihubungkan dengan Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa

Iskandar, Landi (2024) Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Wilayah Kecamatan Cileunyi Kab. Bandung dihubungkan dengan Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) cover.pdf Download (301kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) abstrak.pdf Download (200kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) daftar isi.pdf Download (113kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) bab i.pdf Download (457kB) | Preview
	Text (BAB II) bab ii.pdf Restricted to Registered users only Download (409kB) | Request a copy
	Text (BAB III) bab iii.pdf Restricted to Registered users only Download (190kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) bab iv.pdf Restricted to Registered users only Download (526kB) | Request a copy
	Text (BAB V) bab v.pdf Restricted to Registered users only Download (178kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar pustaka_landi.pdf Restricted to Registered users only Download (223kB) | Request a copy

Abstract

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan dampak positif bagi pemerintahan desa dalam menjalankan kebijakan otonomi desa khususnya dalam pembentukan peratusan desa. Salah satunya yaitu harmonisasi dalam pembentukan peraturan desa antara kepala desa dengan BPD terutama dalam pembahasan dan kesepakatan pembentukan peraturan desa. Namun pada implementasinya, dalam pembentukan peraturan desa masih terdapat hambatan dan permasalahan terutama pada proses pembentukan peraturan desa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa Implementasi Kebijakan Otonomi Desa dalam pembentukan Peraturan Desa di Wilayah Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, untuk mengetahui dan menganalisa kendala yang dihadapi dalam Pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam proses pembentukan peraturan Desa lalu dihubungkan dengan Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tesis ini dilandaskan pada beberapa teori diantaranya: teori otonomi daerah yang menjelaskan mengenai kesempatan daerah mengatur urusan pemerintahan, otonomi Desa membahas mengenai kewenangan desa dalam mengatur urusan pemerintahan desa, teori kebijakan publik yaitu terdadap empat konsep yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Dan teori pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjelaskan mengenai asas-asas dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris yaitu dengan melihat undang-undang atau aturan tentang pembentukan Peraturan Desa lalu di lihat secara empiris dimana studi lapangan dilakukan guna melihat langsung apakah sudah diimplementasikan atau belum. Data primer yang digunakan yaitu Undang-undang sedangkan data sekunder berupa buku dan literatur lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa disebagian Desa dalam pembentukan Peraturan Desa belum mengimplementasikan proses pembentukan peraturan Desa secara komprehensif. Kemudian kendala yang dihadapi pemerintah Desa di wilayah Kecamatan Cileunyi ialah dalam proses pembentukan Peraturan Desa mengalami kesulitan mengenai sosialisasi terhadap masyarakat karena berbagai hal, kemudian BPD yang berlatar belakang pendidikan juga pekerjaan yang beda-beda, sehingga tingkat kepedulian terhadap tupoksi sebagai BPD kurang maksimal. Lalu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa yaitu dengan mengedukasi masyarakat, juga upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung ialah harus adanya pengarahan tentang tugas dan fungsi BPD dalam proses pembentukan peraturan Desa.

Actions (login required)

View Item