Kebijakan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi terhadap implementasi pasal 6 Permenaker nomor 18 tahun 2022 tentang Ketentuan Upah Minimum Jawa Barat perspektif Siyasah Dusturiyah

Aziz, Umair Abdul (2024) Kebijakan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi terhadap implementasi pasal 6 Permenaker nomor 18 tahun 2022 tentang Ketentuan Upah Minimum Jawa Barat perspektif Siyasah Dusturiyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (136kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (23kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (304kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (462kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (505kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (156kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (567kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (28kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (358kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa dalam Pasal 6 Permenaker Nomor 18 tahun 2022 tentang ketentuan upah minimum masih terdapatnya formulasi yang di gunakan terbilang cukup merugikan karena mengacu dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks tertentu, padahal lebih baik bisa dengan menghitung standar kehidupan layak atau KHL agar bisa menjamin kesejahteraan para pekerja. Dinas Tenaga Kerja sebagai lembaga dibawah naungan pemerintahan yang mempunyai tugas dalam bidang ketenagakerjaan mempunyai tanggung jawab untuk mensejahterakan dan memenuhi hak para buruh. Tujuan dari penelitian ini adalah: Pertama, mengetahui kebijakan Disnaker Kota Bekasi terhadap mekanisme dan latar belakang dalam menentukan upah minimum berdasarkan pasal 6 Permenaker No. 18 Tahun 2022 tentang ketentuan upah minimum Jawa Barat. Kedua, mengetahui strategi Disnaker Kota Bekasi terhadap pemenuhan hak dan kesejahteraan para buruh di Kota Bekasi Bekasi berdasarkan pasal 6 Permenaker No. 18 Tahun 2022 tentang ketentuan upah minimum Jawa Barat. Ketiga, mengetahui Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap kebijakan Disnaker Jawa barat tentang ketentuan upah minimum dalam pasal 6 Permenaker No. 18 Tahun 2022 tentang ketentuan upah minimum Jawa Barat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori upah dan ketenagakerjaan, teori perundang-undangan dan teori siyasah dusturiyah yang memakai konsep maslahah mursalah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan jenisnya kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi. Data sekunder dari berbagai bacaan dan dokumen. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa: Pertama, kebijakan Disnaker Kota Bekasi terhadap implementasi pasal 6 Permenaker Nomor 18 tahun 2022 dengan mengikutsertakan hubungan Tripartit kedalam DEPEKO untuk merumuskan upah minimum. Kedua, Strategi Disnaker Kota Bekasi untuk memenuhi hak dan kesejahteraan para buruh yaitu dengan melakukan beberapa program: bimtek tentang mogok kerja dan unjuk rasa; Focus Group Discusion LKS Tripartit; bimtek struktur skala upah kepada perusahaan sekota Bekasi; peringatan Hari Buruh; dan pelayanan online e-PP dan e- PKB. Ketiga, kebijakan dan strategi yang dilakukan Disnaker Kota Bekasi pada prinsipnya memenuhi asas dari siyasah dusturiyah yaitu maslahah mursalah karena didalam pembentukannya harus mementingkan kepentingan bersama bukan sepihak saja dan juga harus memajukan kesejahteraan maupun hak para pekerja di Kota Bekasi.

Actions (login required)

View Item