Strategi DPKP dalam pencegahan dan penanganan kawasan kumuh di Kota Bandung berdasarkan pasal 26 dan 55 Perda nomor 13 tahun 2019 perspektif Siyasah Dusturiyah

Syamsudin, Syafri (2023) Strategi DPKP dalam pencegahan dan penanganan kawasan kumuh di Kota Bandung berdasarkan pasal 26 dan 55 Perda nomor 13 tahun 2019 perspektif Siyasah Dusturiyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_COVER.pdf Download (148kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (25kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (43kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (533kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (519kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (53kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (548kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (62kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (346kB) | Request a copy

Abstract

penanganan kawasan kumuh merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud nyata pemerintah Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa penyelenggaraan pencegahan dan Kota Bandung untuk mewujudkan tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup. Kawasan kumuh merupakan kawasan yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Adapun upaya pemerintah Kota Bandung dalam penecgahan dan penanganan kawasan kumuh belum sepenuhnya terwujud, masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya yang ditandai dengan masih adanya beberapa kawasan kumuh di Kota Bandung. Tujuan dari penelitian ini adalah: Pertama, mengetahui implementasi Pasal 26 dan 55 Perda Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Penanganan Kawasan Kumuh dalam pencegahan dan penanganan kawasan kumuh di Kota Bandung. Kedua, mengetahui Strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pencegahan dan penanganan kawasan kumuh di Kota Bandung. Ketiga, mengetahui tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap implementasi dan strategi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Kumuh dalam pencegahan dan penanganan kawasan kumuh di Kota Bandung. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan publik, teori kepastian hukum, dan teori Siyasah Dusturiyah yang berdasarkan atas prinsip maslahah mursalah. Penelitian ini mempergunakan metode deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris dan jenisnya kualitatif. sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari DPKP Kota Bandung. Data sekunder dari berbagai bacaan dan dokumen. Hasil penelitian ini menemukan tentang: Pertama, implementasi Pasal 26 dan 55 Perda Nomor 13 Tahun 2019 sudah terlaksana dengan adanya program KOTAKU melalui revitalisasi peran BKM dengan menerapkan collaborative governance dari masing-masing pihak agar bisa mengentaskan permukiman kumuh. Kedua, strategi DPKP Kota Bandung dengan menetapkapkan strategi prioritas tahun 2018-2023 yakni 1.Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat seperti penyediaan jalan lingkungan, air bersih, sanitasi dasar. 2. Menyediakan data base untuk kebutuhan perencanaan pengembangan perumahan. 3. Melakukan kolaborasi dalam perbaikan rumah tidak layak huni dan perbaikan sarana prasarana lingkungan perumahan 4. Meningkatkan kerjasama dalam mengembangkan dan menjaga ruang terbuka hijau 5. Menyediakan media untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam peningkatan fasilitas perumahan, permukiman, pertanahan dan pertamana serta melakukan kolaborasi yang disebut POKJA PKP yang didalamnya multi ODP. Ketiga, tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap implementasi dan strategi yang dilakukan DPKP pada prinsipnya memenuhi asas-asas dalam Siyasah Dusturiyah yang meliputi 3 kaidah yakni maslahah daruriyah, maslahah hajiyah, maslahah tahsiniyah.

Actions (login required)

View Item