Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penetapan Beban Biaya Operasional kepada nasabah dalam perjanjian pembiayaan Musyarakah di BPRS HIK Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi Bandung

Nurwiyanti, Dede Rian (2018) Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penetapan Beban Biaya Operasional kepada nasabah dalam perjanjian pembiayaan Musyarakah di BPRS HIK Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi Bandung. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (15kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (399kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (86kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (428kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (700kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (632kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (172kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (234kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh cara penetapan Beban Biaya Operasional dalam Pembiayaan Musyarakah di BPRS HIK Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi Bandung sepenuhnya dibebankan kepada nasabah. Sementara Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 angka 4 huruf a menyatakan bahwa biaya operasional dibebankan oleh modal bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Mekanisme penetapan beban biaya operasional kepada nasabah dalam perjanjian pembiayaan musyarakah di BPRS HIK Parahyangan kantor pusat Cileunyi Bandung . (2) Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penetapan beban biaya operasional kepada nasabah dalam perjanjian pembiayaan musyarakah di BPRS HIK Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi Bandung. Pembiayaan musyarakah menekankan adanya kerjasama dan adanya kontribusi usaha yang ingin dijalankan berdasarkan permintaan nasabah yang memiliki kekurangan dana. Dengan demikian pihak Bank diwajibkan untuk menerangkan tentang perhitungan bagi hasil yang harus didapatkan oleh kedua belah pihak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis studi kasus, dimana metode ini digunakan untuk menggambarkan, menganalisis dan mengungkapkan peristiwa yang terjadi dilapangan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil observasi dan wawancara dengan pihak BPRS HIK Parahyangan, salah satu data nasabah pembiayaan musyarakah, dan klausul akad. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber referensi berupa buku-buku dan referensi lainnya yang relevan dengan kegiatan penelitian. Data yang didapatkan merupakan jenis data kualitatif. Data kemudian dikelompokkan, dihubungkan dan dianalisis untuk ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah di BPRS HIK Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi Bandung yaitu nasabah mengajukan pembiayaan musyarakah kepada bank, petugas analis pembiayaan melakukan seleksi awal terhadap kelengkapan dan keabsahan seluruh dokumen nasabah dan juga melakukan BI Cheking, pihak bank melakukan survei ketempat lokasi usaha nasabah, pembuatan surat persetujuan pembiayaan oleh bank kepada nasabah setelah itu pembuatan akad musyarakah, pencairan pembiayaan dan pembayaran biaya operasional sepenuhnya oleh nasabah. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Penetapan Beban Biaya Operasional kepada Nasabah dalam Pembiayaan Musyarakah masih ada beberapa ketentuan-ketentuan yang masih belum sesuai yaitu Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 point 4a dan 3d, KHES tentang Asas Akad Pasal 21 angka 4, 6, 7, 9 serta Asas dan Prinsip Muamalah yaitu asas adamul gharar dan prinsip mendatangkan maslahat.

Actions (login required)

View Item