Implementasi tugas Camat tentang gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan dihubungkan dengan Pasal 225 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Kota Daerah : Studi di Kecamatan Bungursari Kota Purwakarta

Anugrah, Mochamad Rafli (2024) Implementasi tugas Camat tentang gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan dihubungkan dengan Pasal 225 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Kota Daerah : Studi di Kecamatan Bungursari Kota Purwakarta. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (34kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak (1).pdf Download (25kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (64kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (255kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (401kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (260kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (33kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (256kB) | Request a copy

Abstract

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan Bungursari Purwakarta merupakan salah satu bentuk Peran Pembedayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam pemberdayaan wanita merupakan segala tindakan yang dilakukan oleh PKK dengan tujuan meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki perempuan, agar secara mandiri wanita mempunyai keterampilan dan keahlian dalam menghadapi masalah yang mereka hadapi secara mandiri melalui peningkatan kapasitas dan kualitas hidup. Untuk mencapai tujuan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tersebut, dalam pelaksanaannya di lapangan perlu adanya dukungan dan peningkatan koordinasi dengan Pembina Tim Penggerak PKK di semua jenjang dan dengan lembaga lain. Termasuk dalam hal ini adalah turut sertanya tugas Camat dalam upaya pemberdayaan masyarakat serta mengoordinasikan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Hal ini terdapat di dalam Pasal 225 Undang-Undang Nomor 23. Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diperkuat dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi tugas camat tentang Gerakan Pemberdayaan dan Keluarga (PKK) Kecamatan Bungursari Kota Purwakarta, kendala-kendala apa yang dihadapi oleh camat, serta upaya apa yang dapat dilakukan oleh camat untuk menghadapi kendala tersebut. Metode penelitian yang dipakai penulis pada penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan gambaran bagaimana implementasi tugas camat tentang Gerakan PKK dikaitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kemudian menganalisis melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian dikaitkan dengan teori yang dipakai. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa implementasi tugas camat terhadap Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan Bungursari masih belum berjalan maksimal dan optimal. Hal ini dapat dilihat dari tugas camat dalam mengoordinasikan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan Bungursari masih kurang baik, karena partisipasi camat dalam upaya Pembinaan dan evaluasi terhadap Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan Bungursari masih belum dilaksanakan secara maksimal

Actions (login required)

View Item