Haqiqiah, Nailatus Sa'adah (2023) Pelaksanaan akad Murobahah pada produk pembiayaan pensiun di BPRS HIK Parahyangan Cabang Kabupaten Bandung Barat. Masters thesis, UIN Sunan gunung djati Bandung.
|
Text (COVER)
cover tesis 2.pdf Download (78kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
2_ABSTRAK (3).pdf Download (323kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
3_daftar isi.pdf Download (43kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
4_bab 1.pdf Download (322kB) | Preview |
|
Text (BAB II)
5_bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (656kB) |
||
Text (BAB III)
6_bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (283kB) |
||
Text (BAB IV)
7_bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (504kB) |
||
Text (BAB V)
8_bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (267kB) |
||
Text (DAFTAR PUSTAKA)
9_daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (286kB) |
Abstract
Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya Pembiayaan Pensiun di BPRS HIK Parahyangan yang menggunakan akad murobahah, dimana akad ini di atur dalam fatwa DSN MUI. Dalam pelaksanaannya syarat rukun serta kewajiban sudah tercantum dalam klausul akad, hanya saja saat praktiknya terdapat ketentuan yang tidak tercantum dalam klausul akad tersebut,yakni adanya pembekuan buku tabungan bagi nasabah yang meminjam selama beberapa bulan setelah pencairan sehingga nominal yang diterima saat akad tidak sesuai dengan yang tercantum dalam klausul akad. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai ketentuan dari akad murobahah pada pembiayaan pensiun, implementasi fatwa murobahah pada akad pembiayaan pensiun dan korelasi kepatuhan serta kepastian hukum pada produk pembiayaan pensiun di BPRS HIK Parahyangan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dimana yang bersumber dari hukum yang tertulis seperti undang-undang yang berkaitan dengan lembaga keuangan syari'ah, fatwa DSN MUI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syar'iah (KHES), serta peraturan lainnya. Metode yang digunakan deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan mengenai akad murobahah juga pembiayaan pensiun di BPRS HIK Parahyangan berdasarkan pada fatwa, kepatuhan serta kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang Kemudian data diolah menggunakan sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini menemukan bahwa dalam pelaksanaan akad murobahah pada pembiayaan pensiun di BPRS HIK Parahyangan terdapat ketentuan yakni apabila nasabah sebelumnya menerima gaji dari bank lain maka adanya pemindahan tabungan nasabah ke pihak POS sebagai perantara pembiayaan pensiun dimana pihak POS ini akan memotong gaji nasabah setiap bulannya sesuai pembiayaannya. Dimana hal ini membutuhkan waktu beberapa bulan, sehingga pada saat pencairan pembiayaan yang di ajukan nasabah tidak sesuai dari isi akad. Pelaksaanaan akad pada produk pembiayaan penisun di BPRS HIK Parahyangan Cabang Kabupaten Bandung Bara sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murobahah, yaitu telah memenuhi syarat dan rukun akad murobahah, yaitu dari kepastian pihak yang berakad yang sesuai dengan SOP pembiayaan murobahah, objeknya yang pasti, pemberitahuan harga jual beli juga margin yang diperoleh, ijab qabul yang ditunjukan dengan penandatanganan klausul akad, perjanjian yang bebas riba. Dari sisi kepatuhan hukum pihak nasabah dan karyawan belum patuh secara utuh pada isi klausul akad, mereka menggunakan kebiasan sebagai mempermudah transaksi.
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Lembaga Keuangan Syariah; Murobahah; Pembiayaan Pensiun |
Subjects: | Islam Islam > Islam and Economics |
Divisions: | Pascasarjana Program Magister > Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah |
Depositing User: | Sa'adah Haqiqiah Nailatus |
Date Deposited: | 01 Apr 2024 04:06 |
Last Modified: | 01 Apr 2024 04:06 |
URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/86187 |
Actions (login required)
View Item |