Penerapan fatwa DSN-MUI no.17/IX/2000 terhadap denda pembiayaan murabahah di BPRS Harum Hikmah Nugraha kantor pusat Leles Garut

Tias, Wulan Ayu Neng (2016) Penerapan fatwa DSN-MUI no.17/IX/2000 terhadap denda pembiayaan murabahah di BPRS Harum Hikmah Nugraha kantor pusat Leles Garut. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (360kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (875kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (950kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (6MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (7MB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (17MB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (848kB)

Abstract

Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah pada umumnya menggunakan akad pembiayaan murabahah sebagai metode utama pembiayaan. Pembiayaan dengan akad murabahah di BPRS Harum Hikmahnugraha hampir 80% peminatnya adalah pedagang menengah ke bawah yang notabenenya mereka tidak mempunyai pembukuan atas usahanya. Dalam hal ini, pelaksanaan denda yang diberlakukan oleh BPRS Harum Hikmahnugraha harus sesuai dengan fatwa DSN-MUI sebagai acuan dalam pelaksanaan denda atas nasabah yang telat membayar pembiayaan murabahah. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan denda yang diberikan oleh BPRS Harum Hikmahnugraha terhadap semua nasabah yang menunggak pembayaran pembiayaan murabahah dan bagaimana aplkasi denda terhadap nasabah yang menunggak pembayaran pembiayaan murabahah di BPRS Harum Hikmahnugraha. Pemberian denda ini bertolak bahwa pemberian denda yang dlakukan oleh BPRS Harum Hikmanugraha harus senantiasa sesuai dengan fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai landasan pelaksanaan denda tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, oleh karena itu penulis akan menguraikan data yang diperoleh melalui wawancara dengan salah satu pengelola BPRS Harum Hikmahnugraha, setelah menguraikan penulis akan menganalisis untuk mendapatkan jawaban dan perumusan masalah penelitian yang diajukan dalam penulisan skripsi ini. Dari data yang didapat, menunjukan bahwa sanksi (denda) yang diberikan adalah sanksi yang diberlakukan kepada nasabah yang sengaja menunggak pembayaran, sanksi yang diberikan adalah dilihat dari jauh dekatnya tempat nasabah dengan BPRS Harum Hikmahnugraha baru setelah itu ditentukan berapa jumlah denda yang harus dikeluarkan, dan berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa uang yang diperoleh dari denda masuk kedalam anggaran bank dalam anggaran dana sosial. Hal ini disebabkan kurang mengertinya nasabah atas system denda yang diberlakukan oleh pihak BPRS Harum Hikmahnugraha. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan: 1) bahwa sanksi (denda) yang disebut disini adalah sanksi (denda) yang dikeluarkan oleh BPRS Harum Hikmahnugraha kepada nasabah yang menunggak pembayaran dengan disengaja 2) nasabah mampu yang menunggak pembayaran dan tidak mempunyai itikad membayarnya boleh dikenakan denda 3) sanksi boleh berupa yang disepakati ketika akad setelah dilihat dari jarak jauh dekatnya tempat tiggal nasabah dengan BPRS 4) dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial.

Actions (login required)

View Item