Intervensi politik anggota komisi III DPR RI dalam membebaskan terpidana yang tidak terbukti bersalah persfektif siyasah dusturiyah

Apriani, Triana (2006) Intervensi politik anggota komisi III DPR RI dalam membebaskan terpidana yang tidak terbukti bersalah persfektif siyasah dusturiyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (342kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (644kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (6MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (10MB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (14MB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (782kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah perwujudan dari kedaulatan rakyat yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945, sebagai salah satu lembaga tinggi negara yang bertugas menampung dan menyalurkan seluruh aspirasi Rakyat Indonesia. Untuk memudahkan kinerja DPR dibentuk beberapa Komisi yang dibeikan kewenangan sesuai dengan bidangnya. Salah satu Komisi yang menangani masalah hukum adalah Komisi III yang bertugas meninjau secara formil maupun materil produk-produk hukum dan perundangan, termasuk vonis yang dilakukan lembaga Pengadilan diberbagai tingkatan, baik pengadilan sipil maupun pengadilan militer. Di fihak lain anggota Legislatif terbuka kesempatan untuk bertindak sebagai pembawa suara rakyat, seperti yang dilakukan anggota Komisi III DPR RI, saudara Albert Hasibuan yang atas dasar rasa keadilan membebaskan terpidana yang tidak terbukti bersalah di Lembaga Permasyarakatan, kendati hal tersebut bukan wewenangnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme Komisi III DPR RI dalam membebaskan terpidana yang tidak terbukti bersalah (Sengkon dan Karta) dan landasan yuridis yang dijatuhkan anggota Komisi III DPR RI dalam membebaskan terpidana yang tidak terbukti bersalah (Sengkon dan Karta), serta persfektif siyasah dusturiyah terhadap peranan anggota Komisi III DPR RI dalam membebaskan terpidana yang tidak terbukto bersalah. Hal itu dilakukan untuk memperoleh kesesuaian antara proses anggota Komisi III DPR RI dalam membebaskan terpidana yang tidak terbukti bersalah dengan proses yang di lakukan Ahl al-hall wa al- 'aqd Persfektif Siyasah Dusturiyah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kasus Yaitu metode yang bertujuan untuk mengetahui keadaan yang sesungguhnya yang terjadi dan menganalisa terhadap seorang tokoh anggota Komisi III DPR RI Periode 1982-1977. Kemudian dilanjutkan dengan penentuan sumber data dan jenis data, lalu dilanjutkan dengan pengumpulan data dengan menggunakan metode interview serta studi kepustakaan dan dokumentasi, kemudian data dianalisis dengan menggunakan analisis data desktiptif dan diakhiri dengan penyimpulan hasil anahsis. Ahl al-hall wa al- 'aqd dalam bidang Styasah Qadlaiyah yang merupakan bagian dari Siyasah Dusturiyah adalah lembaga Tinggi Negara yang mempunyai wewenang membuat Undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat didalam hal yang tidak diatur secara tegas oleh al-qur'an. Dan merupakan amanah dari rakyat untuk menyuarakan hati nurani rakyatnya. Ahl al-hall wa al- 'aqd harus menyetujui pendapat wakil-wakil karena ikhlas, konsukuen, takwa dan adil. Termasuk menangani masalah peradilan dengan meminta Qadhi al Qudhat untuk menyelesaikannya. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Mekanisme Anggota komisi III DPR RI dalam membebaskan terpidana yang tidak terbukti bersalah, atas rasa keadilan dan adanya bukti baru "novum", kendati peraturannya tentang Peninjauan Kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap belum ada Landasan yuridis yang dijatuhkan anggota Komisi III DPR RI mendesak kepada Mahkamah Agung agar segera menerbitkan Herztening yang sejak Tahun 1969 dibekukan DPR dan Mahkamah Agung memberlakukan kembah Herztenung dengan dirubah menjadi Peraturan Peninjauan Kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap pada tahun 1980, setelah kedua terpidana dibebaskan. Adapun Persfektif Siyasah Dusturiyah bahwa Ahl al-hall wa al- 'aqd bisa mendesak Qadhi al Qudhat yang merupakan lembaga pemerintahan yang menangani kebutuhan masyarakat pencari keadilan termasuk dalam masalah rehabilitasi dan ganti rugi.

Actions (login required)

View Item