Analisis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/Puu/-Viii/2010 dan Fatwa Mpu Aceh no 18 tahun 2015 tentang Nasab Anak yang Lahir diluar Nikah dalam perspektif Maqashid Syariah

Saputra, Dudung (2024) Analisis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/Puu/-Viii/2010 dan Fatwa Mpu Aceh no 18 tahun 2015 tentang Nasab Anak yang Lahir diluar Nikah dalam perspektif Maqashid Syariah. Sarjana thesis, Uin Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover...pdf Download (224kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak...pdf Download (244kB) | Preview
Preview	Text 3_daftarisi.pdf Download (203kB) | Preview
Preview	Text 4_bab1...pdf Download (912kB) | Preview
	Text 5_bab2...pdf Restricted to Repository staff only Download (891kB)
	Text 6_bab3...pdf Restricted to Registered users only Download (740kB)
	Text 7_bab4...pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 8_bab5...pdf Restricted to Registered users only Download (725kB)
	Text 9_daftarpustaka...pdf Restricted to Registered users only Download (697kB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/-VIII/2010 dan Fatwa MPU Aceh No. 18 Tahun 2015 terkait nasab anak yang lahir diluar nikah dalam perspektif Maqashid Syariah. Mahkamah Konstitusi telah menetapkan adanya hubungan status keperdataan anak dengan ayah biologisnya. Sementara itu, MPU Aceh juga telah mengeluarkan fatwa yang sebaliknya dengan Putusan MK.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara nasab anak yang lahir diluar nikah, pertimbangan hukum yang digunakan oleh Fatwa MPU Aceh dalam memutus perkara nasab anak yang lahir diluar nikah dan analisis komparatif mengenai nasab anak diluar nikah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 Dan Fatwa MPU Aceh No 18 Tahun 2015 dengan pendekatan maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis dokumen untuk menggali pemahaman mendalam tentang implikasi hukum dan syariah terhadap nasab anak di Indonesia. Temuan utama penelitian ini menyoroti kompleksitas penegakan hukum terkait nasab anak diluar nikah, di mana putusan Mahkamah Konstitusi dan fatwa MPU Aceh menjadi landasan hukum yang penting dalam menyelesaikan masalah ini.Penelitian ini dari sudut pandang maqāsid al-syar‘iyyah, menautkan nasab anak zina pada ayah biologis adalah maqāsidal-khalq yang bertentangan dengan syariat (mulghā). Tetapi membebankan nafkah anak zina kepada ayah biologis tanpa menautkan nasab, dapat dinyatakan sebagai maqāsid al-khālq yang boleh dilakukan (mu‘māl).Kesimpulannya, analisis ini menunjukkan bahwa pertama, bahwa pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam keputusan Nomor 46/PUU/-VIII/2010 terkait dengan penentuan status keperdataan anak yang lahir di luar nikah kepada laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak, kedua, dalam menetapkan status anak di luar nikah, MPU Aceh sejalan dengan ketentuan fiqh yang menetapkan penisbatan anak di luar nikah kepada ibunya dan keluarga ibunya berdasarkan pada hadist yang telah disebutkan sebelumnya, serta Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ketiga, dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan perlindungan anak. pemahaman Maqashid Syariah dapat menjadi landasan yang kuat dalam merumuskan kebijakan hukum yang inklusif dan adil, terutama terkait dengan nasab anak diluar nikah.

Actions (login required)

View Item