Analisis Yuridis Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 12 tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam pembubaran Partai Politik terhadap pengambilalihan harta kekayaan Partai Politik yang dibubarkan perspektif Siyasah Maliyah

Hadiat, Farhan Nur (2024) Analisis Yuridis Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 12 tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam pembubaran Partai Politik terhadap pengambilalihan harta kekayaan Partai Politik yang dibubarkan perspektif Siyasah Maliyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (170kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (189kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (155kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (335kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (350kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (73kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (413kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (134kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (200kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi karena kurangnya literatur hukum yang memadai dalam mengeksplorasi aspek yuridis terkait pengambilalihan harta kekayaan setelah pembubaran partai politik, yang belum diatur secara rinci dalam regulasi Indonesia, termasuk dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008. Pengambilalihan ini merupakan konsekuensi dari pembubaran partai politik, di mana aset dan harta kekayaan partai politik yang bubar akan diserahkan kepada negara. Namun, belum terdapat kejelasan dan rincian mengenai penyaluran dan status aset tersebut, baik dari segi regulasi maupun implementasinya. Kondisi ini berpotensi besar dalam memunculkan penyelewengan dan penyalahgunaan aset oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, yang kemudian tidak dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat, padahal penyaluran aset tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: 1) Mekanisme dan kewenangan pembubaran partai politik di Indonesia oleh Mahkamah Konstitusi; 2) Implikasi pembubaram partai politik terhadap kepemilikan aset atau harta kekayaan partai politik di Indonesia; 3) Perspektif Siyasah Maliyah terhadap mekanisme, kewenangan, implikasi kepemilikan aset atau harta kekayaan dalam pembubaran partai politik di Indonesia. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kedaulatan rakyat, teori partai politik, dan teori siyasah maliyah. Teori kedaulatan rakyat adalah rakyatlah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi, corak pemerintahan dan tujuannya. Teori partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional yang dibentuk untuk memeperjuangkan dan mempertahankan keutuhan NKRI. Teori siyasah maliyah adalah kajian ketentuan hukum terkait pembangunan ekonomi dengan nilai-nilai islam. Metode penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan ketentuan dan dampak pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan teknis analisis data kualitatif (content analysis) Hasil dari penelitian: 1).Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pembubaran partai politik, berdasarkan pertimbangan konstitusional, menegaskan kontrol atas partai politik untuk mematuhi aturan demokrasi, ideologi negara, dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sesuai dengan teori kedaulatan rakyat dan supremasi hukum, yang berujung pada putusan hukum yang mengikat jika terbukti melanggar konstitusi 2).Implikasi pembubaran partai politik terhadap pengambilalihan harta kekayaan partai politik yakni dari internal dan eksternal. Implikasi internal yakni pada partai politik menyebabkan kerugian dan ketidakpercayaan, sedangkan faktor eksternal menyebabkan berpotensi memengaruhi partisipasi politik dan dinamika sosial di masa mendatang. 3). Perspektif siyasah maliyah dalam pengambil alihan harta kekayaan pembubaran partai politik sejalan dengan prinsip kemaslahatan umum dan tanggung jawab negara untuk mengembalikan harta kekayaan tersebut demi kepentingan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008, dengan analogi pada prinsip pembagian ghanimah dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal 8:41.

Actions (login required)

View Item