Analisis pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental pada pasal 38 dan 39 KUHP Nasional serta relevansinya dengan konsep Taklif dalam hukum Islam

Hafidz, Ferdy Ahmad (2024) Analisis pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental pada pasal 38 dan 39 KUHP Nasional serta relevansinya dengan konsep Taklif dalam hukum Islam. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (522kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (540kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (471kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (824kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (887kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (653kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (882kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (539kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (598kB) | Request a copy

Abstract

Penyandang disabilitas mental pada kajian ilmu hukum pidana dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki kecakapan hukum terbatas, sehingga tindakan yang diberlakukan terdapat dua yaitu hukuman sanksi dan tindakan. Hal ini relevan dengan hukum Islam yang memandang bahwa penyandang disabilitas itu memiliki taklif yang bersifat Naqish. Dua sistem hukum yang berbeda memiliki argumen yang berbeda menarik untuk dilakukan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis: (1) Pertanggungjawaban pidana terhadap disabilitas mental menurut pasal 38 dan 39 KUHP Nasional dalam konsep hukum pidana. (2) Tinjauan konsep taklif terhadap disabilitas mental dalam hukum Islam. (3) Relevansi antara pertanggungjawaban pidana bagi disabilitas mental dalam pasal 38 dan 39 KUHP Nasional dengan konsep taklif dalam hukum Islam.Kerangka berfikir dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori yaitu pertanggungjawaban pidana, Double Track System dan konsep Taklif dalam hukum Islam. Ketiga teori ini digunakan untuk menjelaskan dibantu dengan metode penelitian yang kemudian dapat menghasilkan suatu pernyataan yang dapat disimpulkan mengenai relevansi antara pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental dengan konsep Taklif dalam hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalan metode deskriptif analitis dengan jenis metode kualitatif serta pendekatan yuridis normatif. Metode dan pendekatan ini digunakan untuk mengelaborasi konsep dan norma hukum terhadap pertanggungjawaban pidana yang kemudian menghasilkan sebuah simpulan penelitian.Berdasarkan hasil penelitian, menyimpulkan bahwa: (1) pertanggungjawaban pidana terhadap disabilitas mental menurut pasal 38 dan 39 KUHP Nasional yaitu untuk disabilitas mental ringan dapat dikurangi hukumannya serta dikenakan tindakan, sedangkan untuk disabilitas mental akut tidak dapat dipidana yang didasari dengan gambaran psikotik namun juga dikenakan tindakan. (2) Tinjauan konsep taklif dalam hukum islam meninjau bahwa penyandang disabilitas mental tidak dikenai taklif berdasarkan kecakapan hukum dan hambatan taklif itu sendiri. (3) Relevansi dengan konsep taklif dalam hukum Islam memberikan persamaan dan perbedaan antara kedua konsep tersebut. Dalam persamaannya, yaitu ketentuan pengurangan/keringanan dan pembebasan serta spesifikasi syarat subjek hukumnya. Sedangkan perbedaannya, salah satunya yaitu dari pendekatan penilaian pertanggungjawaban.

Actions (login required)

View Item