Analisis fatwa MUI nomor 11 tahun 2012 dan fatwa Bayan Linnas Siri ke-106 tentang Status Hak Anak di Luar Nikah

Zahro, Annisa Saadatu (2024) Analisis fatwa MUI nomor 11 tahun 2012 dan fatwa Bayan Linnas Siri ke-106 tentang Status Hak Anak di Luar Nikah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (99kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (100kB) | Preview
Preview	Text 3_daftarisi.pdf Download (242kB) | Preview
Preview	Text 4_bab1.pdf Download (271kB) | Preview
	Text 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (291kB) | Request a copy
	Text 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (124kB) | Request a copy
	Text 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (292kB) | Request a copy
	Text 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (106kB) | Request a copy
	Text 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (126kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya perbedaan pada putusan yang dikeluarkan oleh Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 dan Fatwa Bayan Linnas Siri Ke-106. Dilatarbelakangi dengan munculnya putusan terkait dengan kebolehan anak di luar nikah dinasabkan kepada ayah kandungnya, sehingga memunculkan kebingungan di masyarakat. Penelitian ini memfokuskan beberapa hal yang akan dikaji antara lain adalah 1. Apakah dasar pertimbangan Fatwa MUI No.11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina?, 2. Apakah dasar pertimbangan Fatwa Bayan Linnas Siri Ke-106 tentang Isu Penamaan “Bin/Binti Abdullah” Kepada Anak Tidak Sah Taraf?, 3. Bagaimana dampak dan implikasi Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 dan Fatwa Bayan Linnas Siri Ke-106 tentang Status Hak Anak Di Luar Nikah? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 dan Fatwa Bayan Linnas Siri Ke-106 tentang Status Hak Anak Di Luar Nikah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif dengan pendekatan yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 dan Fatwa Bayan Linnas Siri Ke-106 memiliki pandangan yang berbeda terkait status hak anak di luar nikah. Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan harus dilindungi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia. Fatwa ini juga menyebutkan bahwa pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman takzir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah. Sementara itu, Fatwa Bayan Linnas Siri Ke-106 menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak dapat di bin/binti-kan kepada ayah biologisnya, tetapi dengan mengatribusikan bin/binti kepada Abdullah atau Asmaul Husna lainnya semisal Fulan bin Abdul Aziz. Hal ini sejalan dengan maqashid al-Syari’ah yang menempatkan pada memelihara keturan (hifz al-Nasl) dan maslahah mursalah yang bersifat umum.

Actions (login required)

View Item