Pelaksanaan kendaraan bermotor listrik sebagai kendaraan Dinas Operasional Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Saputra, Wisnu (2024) Pelaksanaan kendaraan bermotor listrik sebagai kendaraan Dinas Operasional Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (88kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (289kB) | Preview
Preview	Text 3_Daftar Isi.pdf Download (161kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_Daftar Isi.pdf Download (161kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (491kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (188kB)
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (224kB)
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)
	Text (BAB V) 8_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (146kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (181kB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh keadaan lingkungan yang mengkhawatirkan akibat emisi karbon yang berasal dari kendaraan konvensional, oleh karena itu pemerintah mencari solusi untuk menurunkan emisi karbon dengan beralih ke kendaraan listrik. Dalam rangka mempercepat serta mengedukasi masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik, pemerintah mengeluarkan Inpres Nomor 7 Tahun 2022 yang memerintahkan pemerintah daerah menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan operasional. Namun hal tersebut menimbulkan banyak permasalahan seperti berbenturan dengan peraturan batasan harga kendaraan operasional, harga kendaraan listrik di Indonesia yang lebih mahal dari kendaraan konvensional, dan infrastruktur pendukung lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas operasional pemerintah Provinsi Jawa Barat ditinjau dari tiga indikator meliputi karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan variabel lingkungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk menanggulangi berbagai permasalahan terkait pengadaaan kendaraan listrik, pemerintah Provinsi Jawa Barat menggunakan skema sewa. Skema sewa ini dapat menjadi alternatif penyelesaian dari harga kendaraan listrik yang mahal dan benturan dengan peraturan yang ada karena dengan skema sewa anggaran yang dialokasikan tidak melebihi peraturan yang masih berlaku dan meringankan OPD karena tidak semahal ketika membeli secara cash. Kemudian untuk infrastruktur pendukung, pemerintah melakukan kerjasama dengan PLN dan negosiasi dengan penyedia kendaraan listrik untuk berkomitmen menyediakan SPKLU di wilayah Jawa Barat. Terlepas dari itu semua nyatanya kendaraan listrik juga membawa dampak positig bagi lingkungan.

Actions (login required)

View Item