Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perjanjian kemitraan usaha antara PT. Anjawani Mitra Madani dengan Peternak Ayam Potong Broiler di Desa Tanjungkamuning Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut

Asshidiqi, Rifqi Azmi (2024) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perjanjian kemitraan usaha antara PT. Anjawani Mitra Madani dengan Peternak Ayam Potong Broiler di Desa Tanjungkamuning Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (46kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (60kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (71kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (350kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (528kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (157kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (821kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (61kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (259kB) | Request a copy

Abstract

Bahasan mengenai kerjasama kemitraan (syirkah) antara perusahaan dengan peternak ayam potong broiler sudah banyak dilakukan dalam berbagai penelitian sebelumnya, tetapi analisis pasal perpasal mengenai isi perjanjian kemitraan yang sesuai hukum ekonomi syariah masih terbatas. Masih banyak peternak yang belum memahami, apakah pasal-pasal dalam perjanjian kerjasama yang mereka lakukan sudah sesuai dengan syariah Islam? Tujuan penelitian ini adalah: (1) Menganalisis isi perjanjian kerjasama kemitraan perusahaan PT Anjawani Mitra Madani dengan peternak ayam potong broiler di Desa Tanjungkamuning Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut sesuai ketentuan perundangan yang berlaku; (2) Menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perjanjian kerjasama kemitraan pemeliharaan ayam potong broiler di Desa Tanjungkamuning Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif normatif, yaitu penelitian terhadap kondisi riil di lapangan dibandingkan dengan kondisi yang seharusnya, dalam hal ini adalah analisis isi perjanjian kemitraan antara perusahaan dengan peternak kemudian dianalisis/ dibandingkan dengan dalil-dalil kaidah hukum negara dan syariah mengenai butir-butir dari isi perjanjian tersebut. Sehingga dapat diketahui apakah isi perjanjian antara perusahaan dengan peternak sesuai dengan kaidah hukum negara dan hukum Islam, atau tidak. Sebagai rujukan, maka kaidah yang digunakan adalah Peraturan Menteri Pertanian, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dari Mahkamah Agung (MA). Berdasarkan hasil analisis diperoleh: (1) isi perjanjian kemitraan antara perusahaan dan peternak, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/PK.240/5/2017 Tentang Kemitraan Usaha Peternakan, belum sepenuhnya memenuhi ketentuan, terutama dalam hal: pengertian istilah, penetapan standar mutu, harga yang disepakati, pembagian keuntungan dan risiko usaha, permodalan dan atau pembiayaan, dan pemilihan domisili (jika terjadi sengketa di pengadilan). Sehingga perjanjian tersebut perlu diakukan perbaikan, (2) tinjauan Hukum Ekonomi Syariah perjanjian kemitraan antara perusahaan dan peternak menunjukkan bahwa; (a) sudah memenuhi ketentuan DSN MUI dan KHES-MA dalam hal: akad yang tertulis; masing masing pihak cakap hukum sesuai syariah; maksud dan tujuan kemitraan tegas, jelas, mudah dipahami oleh para mitra (syarik) dan sesuai syariah; kegiatan usaha merupakan perniagaan yang tidak melanggar syariah dan peraturan perundangan; dan porsi kerja/ keahlian disesuaikan dengan keahlian dan kesepakatan para pihak, dan (b) belum memenuhi ketentuan DSN MUI dan KHES-MA dalam hal: tidak dilakukan penilaian terhadap nilai modal dan keahlian (dalam rupiah) dari masing-masing pihak; tidak ada pasal yang mengatur pembagian keuntungan dan kerugian dari masing-masing pihak; resiko kegagalan hanya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua dan sanksi kegagalan diberikan hanya dari Pihak Pertama terhadap Pihak Kedua, bukan melalui musyawarah.

Actions (login required)

View Item