Kebijakan Kapolrestabes Bandung dalam menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat berdasarkan pasal 1 (5) UU no. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditinjau dari Siyasah Dusturiyah

Haq, Muhammad Ikramul (2024) Kebijakan Kapolrestabes Bandung dalam menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat berdasarkan pasal 1 (5) UU no. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditinjau dari Siyasah Dusturiyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati.

[img]
Preview
Text
1_cover.pdf

Download (92kB) | Preview
[img]
Preview
Text
2_abstrak.pdf

Download (45kB) | Preview
[img]
Preview
Text
3_daftarisi.pdf

Download (36kB) | Preview
[img]
Preview
Text
4_bab1.pdf

Download (452kB) | Preview
[img] Text
5_bab2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (313kB) | Request a copy
[img] Text
6_bab3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (207kB) | Request a copy
[img] Text
7_bab4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
[img] Text
8_bab5.pdf
Restricted to Registered users only

Download (139kB) | Request a copy
[img] Text
9_daftarpustaka.pdf
Restricted to Registered users only

Download (206kB) | Request a copy

Abstract

Kota Bandung adalah kota yang memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi, terlebih Kota Bandung menjadi ibu kota dari Provinsi Jawa Barat. Arus modernisasi menjadikan masyarakat Kota Bandung diharuskan unruk menerima perubahan. Keinginan individu untuk memenuhi keperluan sehari-hari dapat menjadi pemicu gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Menciptakan, melindungi, dan menjaga ketertiban serta keamanan masyarakat Indonesia dari berbagai ancaman merupakan tanggung jawab utama Kepolisian Republik Indonesia atau Polisi Resor Kota besar (Polrestabes). Penelitian ini berfokus pada permasalahan tentang bagaimana menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Materi kebijakan Kapolrestabes Bandung dalam memberikan keamanan dan ketertiban kepada masyarakat berdasarkan Pasal 1 Ayat 5 UU No 2 tahun 2002 (2) Bagaimana implikasi dari pelaksanaan kebijakan Kapolrestabes Bandung dalam memberikan keamanan dan ketertiban (3) Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap kebijakan Kapolrestabes Bandung dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Teori dalam penelitian ini adalah teori kebijakan publik pemolisian masyarakat, konsep keamanan dan ketertiban masyarakat dalam lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia, teori siyasah dusturiyah yang menjadi tinjauan dalam kebijakan keamanan dan ketertiban masyarakat Kapolrestabes Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang terdiri dari data Primer dan Sekunder, serta teknik pengumpulan data dengan teknik observasi, teknik wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Bandung, Kapolrestabes mengimplementasikan kebijakan yang berasal dari Kapolri sebagai langkah antisipatif untuk mencegah potensi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban di lingkungan hukum Kota Bandung. Beberapa di antaranya melibatkan (1) patroli intensif, (2) penyuluhan door to door, (3) pemasangan spanduk himbauan, dan (4) pelaksanaan Operasi Kusuma Lodaya 2023. Program kebijakan Kapolrestabes berhasil dilaksanakan dan memberikan implikasi seperti, (1) meningkatnya penyelesaian dari gangguan kamtibmas, (2) minimnya keluhan masyarakat, dan (3) meningkatnya kepuasan masyarakat (4) meningkatnya partisipasi masyarakat. Hubungan antara konsep siyasah Dusturiyah dan kebijakan Kapolrestabes Bandung sejalan, keduanya memiliki tujuan yang sama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mencapai keselarasan antara hak dan kewajiban yang dimiliki oleh negara dan rakyat guna menjaga keamanan dan ketertiban.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords: Kebijakan Polisi; Keamanan Ketertiban Masyarakat; Siyasah Dusturiyah.
Subjects: Occupational Ethics
Constitutional and Administrative Law
Constitutional and Administrative Law > Basic Instrument of Government
Constitutional and Administrative Law > Basic Instrument of Indonesia
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Siyasah
Depositing User: Muhammad Ikramul Haq
Date Deposited: 13 May 2024 03:06
Last Modified: 13 May 2024 04:12
URI: https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/87238

Actions (login required)

View Item View Item