Mekanisme rekrutmen calon kepala daerah di Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Tasikmalaya

Miftahuddin, Miftahuddin (2007) Mekanisme rekrutmen calon kepala daerah di Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Tasikmalaya. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (309kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (980kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (742kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (8MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (15MB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (10MB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (753kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (LAMPIRAN) 9_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, melahirkan peraturan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat yang diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum Daerah. Melihat aturan Petunjuk Teknis ekrutmen, dau penetapan calou kepala daerah dalam Bab I Pasal I ayat 6 yang terjadi di lapangan berbeda yaitu adanya perubahan dalam proses penetapan calon kepala/wakil kepala daerah yang tidak berdasarkan dengan aturan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Ummn Daerah. Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah unrnk mengetabui bagaimana mekanisme rekrutmen dan penetapan calon kepala daerah, apa saja faktor-faktor pertimbangan dalam nenetapkan calon kepala daerah, serta untuk mengetahui dan menganalisis pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap mekanisme rekrutmen calon kepala daerah meuurut DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Tasikmalaya. Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa Islam adalah agama yang universal. Ajaran Islam selalu terikat erat dengan nilai-nilai akhlak dan se]alu menggunakan unsur-unsumya dalam hukum sehingga dapat dipergunakan sesuai dengan kondisi kehidupan sosiai yang praktis. Tentunya untuk mengatur, memimpin dan mengurus kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan cara membawa kepada kemaslabatan dan menghindari dari kemadharatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode yang digunakan uutuk meneliti suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa. Tujuan dari penelitian deskriptif iui adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis. Dalam hal ini menganalisa terhadap Bab 1 Pasal 1 ayat 6 dari buku pedoman Pemihhan Kepala Daerah Langsung yang dikeluarkan oleh PKB, teknik survey yaitu mencari informasi yang berbubungan dengan objek yang diteliti dalam 'hal ini penulis mengadakan penelitian ke UPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Tasikmalaya, teknik wawancara langsung dilakukan deagaa Aan Anwar (Ketua Majelis Kebangkitan) dan pengurus DPC Partai Kebangkitan Bangsa. sumber data terdiri dari data primer (pokok) dan data sekunder (pendukung). Adapun sumber data primer adalah Bab 1 Pasal I ayat 6 yang terdapat dalam buku pedoman Pilkada yang dikeluarkan oleh PKB, serta buku-buku siyasah, sedangkan data buku sekundernya adalah UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah atau PP- No. 6 Tahnn 2005, dan diambil dari buku-buku yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti. Data yang ditemukan menunjukan, bahwa pertama, pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerab di Kota Tasikmalaya terdiri dari beberapa tahap, yaitu pendaflaran pasangan calon, penelitian pasangan calon, dan peuetapan calou. Kedua, Pertimbangan dalam menetapkan calon kepala daerah tidak terlepas dari kualiras figur, basis dukungan massa/suara arus bawah, profesional, dan yang penting memiliki integritas pribadi yang kokoh (Akhlakul Karimah). Ketiga, padangan siyasah dusturiyah terhadap mekanisme rekrutmen calon kepala daerah danwakil kepala daerah. Dengan demikian dapat disirnpulkan behwa penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus melalui beberapa tahap, yaitu pendaftaran pasangan calon, penelitian pasangan calon dan penetapan calon. Hal tersebut, sejalan dengan tata catra pengangkatan pemimpin dalam siyasah dusturiyah, diantaranya dpar dilihat dalam prinsip-prinsip tentang pengangkatan seorang pemimpin yang terdapat dalam dua aturan tersebut yaitu priasip kebebasan berpendapat, prinsip musyawarah dan prinsip keadilan.

Actions (login required)

View Item