Istiqomah, Fifi (2024) Pembuatan kartu keluarga bagi pasangan kawin di bawah tangan dan akibat hukum terhadap efektifitas pencatatan perkawinan: Studi kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text (COVER)
1_cover.pdf Download (93kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf Download (43kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
3_daftarisi.pdf Download (164kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
4_bab1.pdf Download (492kB) | Preview |
|
Text (BAB II)
5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (352kB) | Request a copy |
||
Text (BAB III)
6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (687kB) | Request a copy |
||
Text (BAB IV)
7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (62kB) | Request a copy |
||
Text (DAFTAR PUSTAKA)
8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (179kB) | Request a copy |
Abstract
Penelitian ini berangkat dari penerapan kebijakan dimana perkawinan di bawah tangan dapat dicatatkan dalam kartu keluarga. Tetapi menjadi polemik tersendiri dalam tatanan hukum di Indonesia. Kebijakan tersebut dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan setiap perkawinan harus tercatat oleh negara. Tujuan penelitian ini yaitu untuk (1) mengetahui mekanisme pembuatan kartu keluarga bagi pasangan kawin di bawah tangan; (2) mengetahui implikasi hukum terhadap pemberian kartu keluarga bagi pasangan kawin di bawah tangan. Teori yang digunakan menggunakan teori maslahah al-Syatibi yaitu sesuatu yang baik dan bermanfaat, dilihat dari aspek kebermanfaatan adanya regulasi pencatatan kawin di bawah tangan yang sangat besar di kehidupan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) Mekanisme pembuatan kartu keluarga pada pasangan kawin di bawah tangan memiliki mekanisme yang sama pembuatan kartu keluarga pada umumnya, hanya menambahkan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) yang dibuat oleh yang bersangkutan atau pemohon pasangan suami isteri sebagai kebenaran dengan tanggung jawab penuh yang diketahui 2 (dua) orang saksi sebagai dokumen tambahan yang harus dilampirkan sebagai syarat. (2) Implikasi hukum terhadap pemberian kartu keluarga bagi pasangan kawin di bawah tangan yaitu memberikan kejelasan pada masyarakat akan status perkawinan dan hubungan dalam kartu keluarga, mempermudah penduduk dalam mengakses layanan publik tanpa diskriminasi, memberikan kejelasan terkait asal-usul anak dan bermanfaat untuk akta kelahiran anak, walaupun hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Disdukcapil; Kartu Keluarga; Perkawinan Tidak Tercatat |
Subjects: | Fikih (Fiqih, Fiqh), Hukum Islam > Hukum Keluarga dan Hukum Perkawinan, Pernikahan menurut Islam |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah |
Depositing User: | Fifi Istiqomah |
Date Deposited: | 28 May 2024 04:06 |
Last Modified: | 28 May 2024 04:06 |
URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/88010 |
Actions (login required)
View Item |