Solusi yuridis terhadap sengketa pembagian Kabupaten dan Kota Tasikmalaya pasca pemekaran menurut pasal 14 UU No. 10 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Tasikmalaya: Studi Kasus di Pemda Kabupaten dan Kota Tasikmalaya

Barri, Usep Saeful (2005) Solusi yuridis terhadap sengketa pembagian Kabupaten dan Kota Tasikmalaya pasca pemekaran menurut pasal 14 UU No. 10 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Tasikmalaya: Studi Kasus di Pemda Kabupaten dan Kota Tasikmalaya. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (334kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (871kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (572kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (10MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (18MB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (515kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (LAMPIRAN) 9_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (11MB)

Abstract

Sejak diproklamirkannya Negara Republik Indonesia, pendiri negeri ini berkeinginan bahwa Negara ini merupakan Negara Kesatuan yang memiliki Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, maka daerah yang ada di Negara ini menjadi Daerah Propinsi dan daerah kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 18 yang dijabarkan oleh UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah. Untuk merealisasikannya maka diadakan pemekaran dan pembentukan daerah baru guna rnemenuhi pelayanan kepada masyarakat yang lebih optimal. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian aset-aset yang ada di wilayah Kota yang masih dikuasai oleh Pemerintah kabupaten yang menurut UU No 10 Tahun 2001 bahwa aset-aset tersebut harus segera diserahkan kepada Pemerintah Kota paling lambat satu tahun tapi dalam kenyataannya hampir sudah lima tahun aset-aset tersebut belum juga diserahkan, kendala-kendala apa saia yang terjadi dalam pelaksanaan pernbagian aset tersebut, serta upaya hukum yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan Yuridis sosiologis atau empiris, yaitu penelitian hukum yang diawali dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang didapat dari dokumen, buku-buku, majalah, surat kabar, yang dilanjuti dengan melakukan penelitian dilapangan, yaitu dengan cara melakukan wawancara dengan Staf Bagian Umum dan Bagian Hukum Pemerintahan Kabupaten dan Kota Tasikmalaya. Pembagian aset-aset antara Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintah Kota yang diatur dalam Undang-Undang No 10 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya, adalah pernbagian aset-aset secara sukarela maupun pernbagian aset secara kompensasi. Pembagian aset secara sukarela adalah pemberian aset yang diberikan oleh Pemerintah kabupaten kepada Pemerintah Kota tanpa didasari adanya persyaratan tertentu. Pembagian asset secara kornpensasi adalah penyerahan aset-aset dengan cara ganti rugi, karena Pemerinntah Kabupaten kekurangan dana untuk membangun fasilitas Gedung pemerintahan dan yang lainnya yang akan di bangun di wilayah Singaparna sebagai lbukota Kabupaten Tasikmalaya yang baru. Padahal di dalam pasal 14 UU No 10 Tahun 2001 tidak disebutkan adaanya pembagian aset secara kompensasi tetapi semuanya secara sukarela dan paling lambat satu tahun. Kesimpulan dari penehtian ini adalah bahwa pelaksanaan pernbagian aset-aset di Tasikmalaya dapat terlaksana secepatnya dan lancar, hanya saja ketika Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan induk dan pemerintahan tidak dapat berjalan apabila aset-aset tersebut diambil. Untuk mengantisifasi hal tersebut pemenntah Kabupaten meminta kepada Pemerintah Pusat dan Propinsi untuk membantu masalah tersebut dengan sesegera mungkin untuk mengeluarkan SK Gubernur atau peraturan yang lainnya untuk melakasanakan UU No 10 Tahun 2001.

Actions (login required)

View Item