Kebijakan pemerintah tentang Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) implikasinya pada kesejahteraan petani di Kabupaten Majalengka tahun 2004

Rosadi, Dede (2005) Kebijakan pemerintah tentang Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) implikasinya pada kesejahteraan petani di Kabupaten Majalengka tahun 2004. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (371kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (955kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (749kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (10MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (12MB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (12MB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (14MB)
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (LAMPIRAN) 10_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Setelah dikeluarkannya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 149/KPTS/OT 140/3/ 2004 tentang panduan pelaksanaan kebijakan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan dengan tujuan menolong petani dalam mendapatkan harga yang wajar, maka sebagai realisasi kebijakan tersebut pemerintah Kabupaten Majalengka menetapkan beberapa Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) di wilayahnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana proses pelaksanaan kebijakan dana penguatan modal di Kabupaten Majalengka tahun 2004, bagaimana dampak dan kebijakan tersebut bagi petani, serta bagaimana tinjauan Siyasah Maliyah terhadap kebijakan DPM-LUEP di Kabupaten Majalengka. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses pelaksanaan kebijakan, dampak kebijakan terhadap petani, serta tinjauan Siyasah Maliyah terhadap kebijakan di Kabupaten Majalengka tahun 2004. Penelitian ini bertolak dari pemikiran kebijakan pemerintah merupakan bagian dan Siyasah Syar'iyyah. Namun untuk lebih memahami landasan, fungsi dan tujuannya itu terdapat pada Siyasah Maliyah, yang mana di dalamnya mencakup masalah peraturan, dasar mengenai pengelolaan keuangan negara, ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat serta hubungannya antara penguasa dan rakyatnya. Penelitian ini memakai metode deskriptif kualitatif dengan model studi kasus yaitu suatu metode penelitian sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagai mana adanya. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yaitu hasil wawancara dengan tim teknis Kabupaten Majalengka (Kantor Penyuluhan dan Ketahanan Pangan), dan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP), serta kelompok tani/petani yang terikat kontrak jual-beli dengan LUEP, sedangkan sumber data sekunder yakni literatur dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan adalah kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kontent analisis. Dari hasil penelitian, diperoleh data bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menolong petani supaya memperoleh harga gabah yang wajar. Proses pelaksanaan kebijakan dilakukan melalui mekanisme pencairan dana, penyaluran, pengembalian, pengawasan dan pelaporan dari tingkat LUEP sampai pusat melalui tim teknis kabupaten. Sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan, LUEP di Kabupaten Majalengka pada tahun 2004 belum bisa melaksanakan kegiatan kebijakan DPM-LUEP tepat pada sasarannya. Sebagai indikasi, petani masih memperoleh harga gabah rendah dan standarisasi harga dasar gabah pemerintah (HDP). Akibatnya kesejahteraan petani di Kabupaten Majalengka tidak meningkat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan DPM-LUEP di Kabupaten Majalengka belum dirasakan oleh petani. Sedangkan untuk proses pelaksanaan dengan tujuan menolong masyarakat tani mengacu pada kemaslahatan umat dengan usaha-usaha yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Siyasah Maliyah seperti amanah, keadilan, musyawarah dan amar ma'ruf nahi munkar.

Actions (login required)

View Item