Sanksi tindak pidana pembakaran lahan perspektif hukum pidana islam: Analisis Pasal 69 dan 108 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Hasanah, Laila (2018) Sanksi tindak pidana pembakaran lahan perspektif hukum pidana islam: Analisis Pasal 69 dan 108 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (261kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (241kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (177kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_Bab1.pdf Download (563kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_Bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (751kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_Bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (559kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_Bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (342kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (399kB) | Request a copy

Abstract

Tindak pidana pembakaran lahan adalah suatu perusakan lingkungan yang bertujuan untuk membuka lahan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 69 ayat (1) huruh h, adapun sanksi terdapat pada pasal 108 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Syari’at Islam mengatur tentang larangan untuk berbuat kerusakan di muka bumi yang akan mengakibatkan timbulnya kemadharatan untuk orang banyak. Tujuan penelitian ini adalah; 1) untuk mengetahui sanksi pidana pembakaran lahan dalam pasal 108 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspekif Hukum Pidana Islam; 2) untuk mengetahui relevansi sanksi pidana pembakaran lahan dalam pasal 108 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Pidana Islam. Kerangka pemikiran yang digunakan yaitu menggunakan teori pidana dan pemidanaan sampai pada jatuhnya sanksi yang telah ditetapkan hakim untuk pelaku perusak lingkungan, konsep hukum jarimah dan tujuan dalam hukum Islam yaitu konsep maqashid al-syariah menjadi sebuah pertimbangan yang harus ditingkatkan bukan hanya hifzh-nafs (memelihara jiwa) tapi juga hifzh al-hayat (memelihara lingkungan). Penelitian ini menggunakan metode content analysis (analisis isi), menggunakan jenis data kualitatif, sumber data pada penelitian adalah sumber data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dalam penyusunan penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini adalah; 1) penetapan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tercantum pada pasal 108 sebagai suatu perbuatan melawan hukum dengan melakukan pembakaran lahan sampai terjadinya kerusakan dengan sanksi berupa penjara dan denda sedangkan sanksi dalam hukum pidana Islam masuk pada kategori ta’zir karena salah satu bentuk jarimah yang diatur oleh nash tetapi tidak ditentukan sanksi sehingga sepenuhnya menjadi kewenangan ulil amri; 2) relevansi antara kedua hukum tersebut memiliki tujuan yang sama dalam pemberian sanksi untuk menjaga kelestarian lingkungan dan ketentraman yang ada di masyarakat, memberikan kemaslahatan untuk orang banyak dengan tujuan pokok (maqashid syari’ah) seperti hifdz ad-din, hifdz an-nafs, hifdz al-aql, hifdz al-mal dan hifdz an-nasl, pengaturan delik yang sama-sama larangannya telah diatur dalam undang-undang maupun nash, pemberian sanksi dalam undang-undang berupa penjara dan denda dan hukum pidana Islam memberikan hukuman berupa ta’zir yang kewenangannya ada pada ulil amri maka bentuk ta’zir tersebut dituangkan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Actions (login required)

View Item