Analisis siyasah dusturiyah terhadap kedudukan dan kewenangan Wakil Bupati Sumedang dalam menandatangani produk hukum daerah ditinjau dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan produk hukum

Putri, Bintang Desyana (2017) Analisis siyasah dusturiyah terhadap kedudukan dan kewenangan Wakil Bupati Sumedang dalam menandatangani produk hukum daerah ditinjau dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan produk hukum. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (170kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (229kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (168kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (739kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (658kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (712kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (316kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (233kB) | Request a copy

Abstract

Untuk mewujudkan kepentingan daerah yang berdasarkan aspirasi masyarakat, pemerintahan daerah diberi tanggungjawab yang besar dalam hal pembangunan untuk kepentingan masyarakat daerahnya. Oleh karena itu, untuk menjalankan otonomi daerahnya, maka harus membentuk sebuah produk hukum untuk mencapai tujuan otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui atau mendekripsikan mengenai kedudukan dan kewenangan wakil Bupati Sumedang pasca penahanan Bupati Sumedang, dasar pertimbangan dan dampak penandatanganan produk hukum daerah serta tinjauan siyasah dusturiyah terhadap kedudukan dan kewenangan wakil Bupati Sumedang dalam menandatangani produk hukum. Teori kewenangan menunjukkan bahwa, tanpa adanya kewenangan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan atau tindakan pemerintahan. Karena penetapan suatu produk hukum yang bersifat pengaturan dan penetapan harus memenuhi syarat formal yaitu dibuat oleh pejabat berwenang dan juga syarat materiel yaitu adanya kesesuaian dengan kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan pemikiran di atas, maka Siyasah dusturiyah menegaskan bahwa dalam mewujudkan kebersamaan, perlu dihimpun tenaga pelaksana yang memiliki keahlian dan dapat ditempatkan pada bagian yang sesuai dengan keahlian masing-masing. Oleh karena itu, suatu tugas harus diberikan atau diamanatkan kepada yang ahli. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menerangkan secara jelas mengenai permasalahan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan masalah kedudukan dan kewenangan Wakil Kepala Daerah dalam menandatangani produk hukum serta menggunakan pendekatan yuridis normatif yang meneliti penerapan teori-teori serta asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai dasar bagi pejabat/badan TUN membentuk Produk Hukum Daerah di Indonesia. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, penandatanganan produk hukum menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum tidak bisa dilakukan karena masih kewenangan Ade Irawan sebagai Bupati definitif meskipun secara fisik Bupati Sumedang sedang menjalani masa tahanan. Akibat hukum terhadap perbuatan Wakil Bupati Sumedang menandatangani produk hukum daerah dapat dikenai sanksi administratif oleh Mendagri karena ia bertindak sewenang-wenang. Dengan demikian penetapan produk hukum oleh wakil bupati sumedang belum sesuai dengan prinsip siyasah dusturiyah, karena tindakan dan kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus bertujuan memberi kemaslahatan manusia, baik untuk menarik kebaikan maupun menolak kemudharatan.

Actions (login required)

View Item