Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana prostitusi online dihubungkan dengan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Bandung

Hendrawan, Mohammad Fakhri (2023) Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana prostitusi online dihubungkan dengan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (194kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (64kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (175kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (327kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (270kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (151kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (67kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (68kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Online dihubungkan dengan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Bandung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Bandung terhadap tindak pidana prostitusi online, untuk mengetahui hambatan dalam penegakkan hukum terhadap tindak pidana prostitusi online yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Bandung, dan juga mengetahui upaya untuk mengatasi hambatan dalam penegakkan hukum tindak pidana prostitusi online di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Bandung. Kerangka teori atau pemikiran pada penelitian ini merujuk pada pemikiran bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana prostitusi online semestinya dilakukan secara optimal. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Teori Tindak Pidana, dan Teori Penegakan Hukum. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancaraca, observasi dan studi kepusatakaan. Selanjutnya dianalisis secara data kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Kota Besar Bandung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Bandung terhadap tindak pidana prostitusi online dilakukan melalui penyidikan hingga digelarnya persidangan. Kepolisian Resor Kota Besar Bandung mendapatkan laporan dari masyarakat, lalu para penyidik akan melakukan aksinya untuk mencari kebenaran hingga dinyatakan buktinya valid. Hambatan yang terdapat dalam penegakan hukum tindak pidana prostitusi online di wilayah tersebut adalah kesadaran hukum di Indonesia yang belum maksimal, keterbatasan pihak kepolisian dikarenakan kurangnya personil yang ahli, kasus sangat sedikit dan sulit, dan terdapat faktor yuridis. Upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Besar Bandung untuk mengatasi tindak pidana prostitusi online yaitu, pihak kepolisian melakukan pencarian ke beberapa kost eksklusif, memberikan saran kepada oknum pelaku, membentuk satuan untuk menangani kasus prostitusi online dan memberikan penerapan hukum melalui proses penyidikan hingga diserahkan kepada pihak yang berwenang.

Actions (login required)

View Item