Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polrestabes Bandung dihubungkan dengan pasal 363 ayat (1) kitab Undang-Undang Hukum PIdana

Nurhidayat, Revina Aprilia (2024) Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polrestabes Bandung dihubungkan dengan pasal 363 ayat (1) kitab Undang-Undang Hukum PIdana. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (70kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (96kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (147kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (330kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (192kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (217kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (50kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (152kB) | Request a copy

Abstract

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan cita-cita hukum yaitu tercapainya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam kenyataan. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan suatu tindak pidana kejahatan. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jumlah penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polrestabes Bandung pada tahun 2022-2023 memiliki presentase yang kurang dari 50%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polrestabes Bandung, untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh Polrestabes Bandung dalam melakukan penegakan hukum terhadap tidak pidana pencurian dengan pemberatan, serta upaya apa saja yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu Satreskrim Polrestabes Bandung untuk mengatasi kendala dalam melakukan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris agar terlihat penegakan hukum di lapangan serta kenyataan yang terjadi di masyarakat terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman tentang sistem hukum dalam prespektif sosial. Teori tersebut dapat mengetahui efektifitas penegakan hukum, sebab-sebab dan faktor-faktor apa yang menjadi kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polrestabes Bandung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum oleh Kepolisian terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan pelaksanaan Pasal 363 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap tindak pencurian dengan pemberatan sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Kendala yang dihadapi, yaitu kekurangan personil dalam menangani kasus, tempat kejadian perkara adalah tempat yang sepi, rawan dan kurang pengamanannya, kurangnya informasi tentang pelaku yang diperoleh dari korban, serta kurangnya alat yang bisa mendeteksi pelaku. Adapun upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dalam mengatasi kendala tersebut, yaitu menambah jumlah personil Polrestabes Bandung, mensosialisasikan kepada korban, pelapor, dan saksi, melatih anggota Polrestabes Bandung agar dapat bekerja secara professional, membuat pos kamling di tempat-tempat yang sepi dan rawan, meningkatkan keamanan rumah, memberikan penyuluhan tentang tugas-tugas dan kewajiban sebagai aparat kepolisian, melaksanakan patroli di tempat yang rawan terjadi pencurian dengan pemberatan, anggota kepolisian melaksanakan piket siaga selama 1x24 jam. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pencurian, Polrestabes Bandung.

Actions (login required)

View Item