Penegakan hukum terhadap agen perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia ilegal pelaku tindak pidana perdagangan orang dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang : Studi kasus di wilayah hukum Polda Jawa Barat tahun 2020-2023

Ningrum, Novita Ardiyanti (2024) Penegakan hukum terhadap agen perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia ilegal pelaku tindak pidana perdagangan orang dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang : Studi kasus di wilayah hukum Polda Jawa Barat tahun 2020-2023. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Tindak Pidana Perdagangan Orang termasuk salah satu bentuk perdagangan modern. Hal ini tidak hanya merampas hak asasi para korban tetapi juga membuat mereka rentan terhadap kekerasan fisik, penyiksaan dan kerja paksa. Agen P3MI Ilegal sebagai pelaku TPPO telah membentuk jaringan tersembunyi di seluruh dunia sehingga sulit untuk diberantas secara tuntas. Khususnya di Jawa Barat pada tahun 2020-2023 terjadi peningkatan kasus TPPO, diantaranya pelaku berasal dari agen P3MI ilegal. Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini mengkaji tentang Bagaimana perkembangan dan penanganan kasus agen P3MI ilegal yang menjadi pelaku TPPO di wilayah hukum Polda Jawa Barat tahun 2020-2023? Bagaimana kendala dan upaya penegakan hukum terhadap agen P3MI ilegal yang menjadi pelaku TPPO di wilayah hukum Polda Jawa Barat tahun 2020-2023? Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara sebagai data primer dan studi pustaka dari berbagai sumber buku, artikel, dan literatur ilmiah lainnya sebagai data sekunder Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Penegakan Hukum, Teori Perlindungan Hukum, dan Teori Subjek Hukum Korporasi. Berdasarkan penelitian ini bahwa penegakan hukum terhadap agen P3MI ilegal sebagai pelaku TPPO menurut UU PTPPO yaitu bagi pengurus korporasi dikenakan hukuman berupa pidana penjara dan denda. Sedangkan bagi korporasi diberikan hukuman berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali, serta dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana, pencabutan status badan hukum, pemecatan pengurus dan/atau pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama. Kendala yang dialami pihak kepolisian dalam proses penegakan hukum terhadap agen P3MI ilegal sebagai pelaku TPPO diantaranya yaitu: adanya keterbatasan dalam pembuktian, adanya kolaborasi antara agen P3MI ilegal dengan pihak asing, belum tersedianya database yang terintegrasi di satuan wilayah maupun antar mabes dengan kewilayahan, kurangnya kesadaran masyarakat terkait edukasi dari pihak kepolisian, dan tingkat kemiskinan yang tinggi. Upaya yang dapat dilakukan yaitu: perlindungan hukum terhadap saksi dan korban, kerjasama internasional antar aparat penegak hukum, pengembangan sistem database terpadu dan terintegrasi, penyediaan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, dan peningkatan jumlah lapangan pekerjaan.

Actions (login required)

View Item