Implementasi rehabilitasi narkotika di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Rutan Kelas I Bandung dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan

Saadah, Nazla Aulia (2024) Implementasi rehabilitasi narkotika di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Rutan Kelas I Bandung dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (164kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (404kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (214kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (5MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (11MB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (431kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan Rutan Kelas I Bandung menghadapi keterbatasan dalam pelaksanaan program rehabilitasi narkotika. Kenaikan jumlah pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak seimbang dengan jumlah tenaga kerja di bidang pelayanan dan pembinaan. Akibatnya, pengawasan terhadap kegiatan pemasyarakatan, termasuk dalam penyediaan program rehabilitasi narkotika, belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi rehabilitasi narkotika terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemasyarakatan Rutan Kelas I Bandung. Dalam hal ini, penelitian didasarkan pada kesesuaian antara pelaksanaan program rehabilitasi narkotika dengan peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dan peraturan perundang-undangan lain. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan melalui pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis atau mengkaji penegakan hukum secara praktis. Adapun perolehan data dari hasil wawancara, observasi, sumber kepustakaan, hingga peraturan perundang-undangan dikumpulkan dan diolah dengan teknik kualitatif guna memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi rehabilitasi narkotika di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan Rutan Kelas I Bandung belum terlaksana secara maksimal dan belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Hal ini berkaitan dengan keterbatasan jumlah tenaga kerja di bidang pelayanan dan pembinaan, yang mengakibatkan kurangnya pengawasan dalam program pemasyarakatan, termasuk dalam penyediaan program rehabilitasi narkotika yang bersifat berkelanjutan. Dengan demikian, tindakan rehabilitasi narkotika diupayakan melalui penyediaan fasilitas pembinaan serta pemenuhan hak-hak Narapidana secara maksimal, termasuk dengan memindahkan Narapidana ke Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika atau memberikan pengobatan medis dibawah pengawasan lembaga rehabilitasi narkotika seperti Puskesmas.

Actions (login required)

View Item