Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penipuan melalui Quick Respone Code Indonesia standard pada pasal 83 Undang-Undang no 3 tahun 2011 tentang transfer dana

Sidiq, Gifar Fajar (2024) Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penipuan melalui Quick Respone Code Indonesia standard pada pasal 83 Undang-Undang no 3 tahun 2011 tentang transfer dana. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (156kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak (5).pdf Download (188kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftar isi.pdf Download (187kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (404kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (656kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (174kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (358kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (104kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (185kB) | Request a copy

Abstract

Tindak pidana yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat salah satunya adalah penipuan. Penipuan merupakan perbuatan yang dilarang keras baik dalam hukum positif maupun dalam hukum Islam. terus berkembangnya teknologi memberikan berbagai dampak. Termasuk salah satu dampaknya adalah berkembangya pengguna quick respone code indonesia standart dan juga terjadi tindak pidana penipuan pada Quick Respone Code Indonesia Standard yang terjadi. maka untuk memberikan respone terhadap kejadian tersebut. perlukanya kepastian hukum bagi transfer dana yang di atur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah; 1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Melalui Quick Respone Code Indonesia Standard Di Hubungkan Dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011tentang Transfer Dana 2. Untuk Mengetahui Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Quick Respone Code Indonesia Standard Perspektif Hukum Pidana Islam Penelitian ini bertolak pada pemikiran bahwa penipuan didefinisikan sebagai perbuatan curang (bedrog). Penipuan melalui QRIS adalah rangkaian kebohongan (tipu muslihat) yang dilakukan dengan cara melawan hukum mengubah, menghilangkan, atau menghapus sebagian atau seluruh informasi yang tercantum dalam perintah transfer dana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan jalan batil (tidak dibenarkan). Dalam pasal Pasal 83 UU Transfer Dana, penipuan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun denda paling banyak 2 milyar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriftif dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Adapun sumber data yang digunaan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara Observasi, wawancara dankepustakaan . Simpulan dari penelitian ini yaitu pertama : Secara spesifik kasus penipuan QRIS ini diatur di Pasal 83 No 10 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana namun juga dalam kenyataanya bisa di hubungkan dengan pasal lain yang memang mempunyai unsur-unsur penipuan umum maupun khusus diantaranya pasal 28 ayat 1 jo pasal 45 a ayat 1 dan/atau pasal 35 jo pasal 51 ayat 1 undang undang no 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang undang no 16 tahun 2008 tentng informasi dan transaksi elektronik. Kedua bahwa tindak pidana penipuan digolongkan kepada jarimah ta’zir. Dengan jenis hukuman ditentukan oleh ulil amri dengan menjungjung tinggi kemaslahatan ummat dan di sesuaikan dengan besar kecilnya perbuatan pelaku tindak pidana.

Actions (login required)

View Item