Perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah dalam sengketa tumpang tindih sertipikat tanah di Kabupaten Bandung

Ulfah, Putri Mayasyirul (2024) Perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah dalam sengketa tumpang tindih sertipikat tanah di Kabupaten Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (137kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstark.pdf Download (49kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (89kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (400kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (384kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (585kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (29kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (253kB) | Request a copy

Abstract

Permasalahan pertanahan seringkali terjadi sengketa diantara para pihak. Salah satu cara pembuktian yang dapat dilakukan yakni dengan melakukan pendaftaran tanah dan memiliki satu sertipikat tanah pada satu objek tanah. Faktanya di dalam penerbitan sertipikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung dijumpai 14 kasus tumpang tindih sertipikat tanah. Artinya dengan adanya pendaftaran tanah dan sertipikat tanah, belum sepenuhnya melindungi hak dari pemilik sertipikat tanah tersebut. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah dalam sengketa tumpang tindih sertipikat tanah di Kabupaten Bandung dan mengetahui apa saja akibat hukum dari adanya sengketa tumpang tindih sertipikat tanah. Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum. Teori kepastian hukum yang menjelaskan bahwa perlunya kepastian hukum dalam kedudukan sertipikat yang tumpang tindih. Teori perlindungan hukum yang menjelaskan bahwa diperlukannya juga perlindungan hukum yang lebih secara preventif dan represif untuk meminimalisir adanya sengketa sertipikat yang tumpang tindih. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan ialah data kualitatif yang terdiri atas data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, lapangan, dan dokumen dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian ini terdapat beberapa kesimpulan. Pertama, perlindungan hukum bagi pemilik sertipikat tanah yang tumpang tindih ini dibagi menjadi dua, yakni secara preventif dan represif. Secara Preventif, upaya perlindungan hukum telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, yakni dengan adanya program sosialiasi pencegahan dan penanganan sengketa tumpang tindih sertipikat tanah, pembenahan metode pengukuran tanah, adanya teknologi baru dari Jepang, adanya himbauan pemasangan tanda batas secara serentak, dan dengan memperkuat program PTSL.Secara preventif juga telah diatur pada Pasal 32 ayat (2) PP No.24 Tahun 1997 bahwa sertipikat yang telah ada lebih dari 5 tahun sejak diterbitkannya sertipikat tersebut, dengan adanya unsur itikad baik, maka sertipikat tersebut tidak dapat diajukan gugatan atau keberatan. Secara represif, hal ini erat kaitannya dengan peranan hakim yang sangat dibutuhkan dalam memeriksa kebenaran dari sertipikat yang bersengketa. Kedua, akibat hukum terkait sengketa tumpang tindih sertipikat tanah ini yakni adanya ketidakpastian hukum terhadap kedua sertipikat yang bersengketa dan salah satu sertipikat yang bersengketa tersebut harus dibatalkan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersangkutan.

Actions (login required)

View Item