Pelaksanaan ganti kerugian pengadaan tanah dalam pembangunan jalan tol Cisumdawu seksi II (Pamulihan-Sumedang) dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2023 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

Damayanti, Neng Sifa (2024) Pelaksanaan ganti kerugian pengadaan tanah dalam pembangunan jalan tol Cisumdawu seksi II (Pamulihan-Sumedang) dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2023 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Sarjana thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (79kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (48kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (105kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (385kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (236kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (341kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (59kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (124kB) | Request a copy

Abstract

Neng Sifa Damayanti. Pelaksanaan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Dalam Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu Seksi II (Pamulihan-Sumedang) Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu adalah upaya pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan nasional dan pertumbuhan penduduk. Dalam pembangunan jalan tol, pengadaan tanah adalah salah satu tahapan yang penting. Dalam pelaksanaanya pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagai pedoman pelaksanaanya. Namun, proses pengadaan tanah menghadapi beberapa kendala, terutama dalam hal ganti kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Implementasi ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum pembangunan Jalan Tol Cisumdawu Seksi II (Pamulihan-Sumedang) dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Penggadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, (2) Faktor penghambat pelaksanaan ganti kerugian dan (3) Upaya penyelesaian pelaksanaan ganti kerugian pengadaan tanah bagi kepeningan umum pembangunan Jalan Tol Cisumdawu Seksi II (Pamulihan-Sumedang). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu dengan penelitian langsung ke lokasi untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dan mengkaji hubungan peraturan dengan peraturan lainnya. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori kepentingan umum yaitu dengan memprioritaskan kepentingan kolektif diatas kepentingan individu, kemudian teori kompensansi adil dengan mengatur prosedur penilaian ganti kerugian yang adil dan transparan, dan teori manfaat yaitu dengan mengatur pembayaran ganti kerugian yang adil berdasarkan manfaat yang diterima oleh pemilik tanah. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi ganti kerugian pengadaan tanah telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum melalui empat tahapan yaitu tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pemberian ganti kerugian. Adapun faktor penghambat terdiri dari faktor internal (perubahan peraturan pelaksanan pengadaan tanah, perubahan lembaga pengadaan tanah dan sumber daya yang terbatas) dan faktor eksternal (masyarakat). Untuk menyelesaikan masalah, upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan faktor internal yaitu dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 sebagai pelaturan pelaksaan pengadaan tanah yang telah disempurnakan, kemudian membuat koordinasi dengan lembaga pengadaan tanah dan memaksimalkan sumber daya yang ada baik sumber daya materi maupun non materi. Adapun faktor eksternal diselesaikan baik secara kekeluargaan ataupun secara litigasi dengan membuat gugatan ke Pengadilan Negeri.

Actions (login required)

View Item