Penegakan Hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman di jalan raya dihubungkan dengan pasal 368 ayat (1) KUHP di wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat

Al Ansori, Ali Husen (2024) Penegakan Hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman di jalan raya dihubungkan dengan pasal 368 ayat (1) KUHP di wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (73kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (47kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftar isi.pdf Download (111kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab 1.pdf Download (334kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (302kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (266kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (95kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (193kB) | Request a copy

Abstract

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan cita-cita hukum yaitu dengan tercapainya keadilan. Tindak pidana pemerasan dan pengancaman di jalan raya merupakan tindak pidana yang marak terjadi di masyarakat. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP. Berdasarkan data di Polda Jawa Barat bahwa tindak pidana pemerasan dan pengancaman di jalan raya mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman di jalan raya wilayah hukum Polda Jabar, untuk mengetahui kendala-kendala hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman di wilayah hukum Polda Jabar, dan upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan dalam menyikapi kendala-kendala hukum dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman di jalan raya wilayah hukum Polda Jabar. Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum oleh Friedman yang mana proses penegakan hukum itu bergantung pada sistem hukum diantaranya: struktur hukum (structure of the law), subtansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture). Dalam melaksanakan penegakan hukum perlu adanya sistem ini agar menjamin tidak adanya tindak sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan faktual mengenai suatu fenomena atau objek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji terhadap pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Polda Jabar melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman di jalan raya sudah sesuai dengan prosedur, namun kurang efektif sehingga masih ada beberapa kasus yang tidak terselesaikan. Dalam penegakannya Polda Jabar memiliki beberapa kendala-kendala hukum, yaitu: pengumpulan bukti yang kurang, tidak ada perlindungan identitas korban, kurangnya sumber daya dari kepolisian, kurangnya kesadaran hukum masayarakat. Dalam menghadapi kendala tersebut Polda Jabar melakukan beberapa upaya-upaya hukum, yaitu: upaya pre-emtif, preventif, dan upaya represif. Upaya yang dilakukan kepolisian dalam menyikapi kendala tersebut diantaranya, peningkatan sumber daya, peningkatan pengawasan, dan kampanye kesadaran dan pendidikan hukum bagi masyarakat.

Actions (login required)

View Item