Analisis Siyasah Maliyah terhadap Kebijakan Fiskal Pemerintah dalam pendistribusian Pupuk bersubsidi di Kabupaten Pangandaran tahun 2023

Lestari, Cita (2024) Analisis Siyasah Maliyah terhadap Kebijakan Fiskal Pemerintah dalam pendistribusian Pupuk bersubsidi di Kabupaten Pangandaran tahun 2023. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (145kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (175kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (178kB) | Preview
	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Restricted to Registered users only Download (433kB) | Request a copy
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (710kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (222kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (536kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (158kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (214kB) | Request a copy

Abstract

Kebijakan subsidi pupuk merupakan salah satu kebijakan fiskal pemerintah yang ditujukan pada petani agar dapat mengakses kebutuhan pupuk untuk usaha taninya, sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan produksi pertanian guna tercapainya ketahanan pangan sekaligus meningkatnya pendapatan petani dan berdampak terhadap kesejahteraannya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani beserta peraturan perundang-undangan turunannya, pendistribusian pupuk bersubsidi harus sesuai dengan prinsip 6 tepat yakni tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat tempat, tepat mutu, dan tepat harga. Namun, kebijakan subsidi pupuk di Kabupaten Pangandaran justru menimbulkan persoalan baru. Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: pelaksanaan pendistribusian pupuk bersubsidi di Kabupaten Pangandaran; dampak pendistribusian pupuk bersubsidi tersebut terhadap kesejahteraan petani; dan tinjauan Siyasah Maliyah terhadap pendistribusian pupuk bersubsidi dan dampaknya bagi kesejahteraan petani. Kerangka berpikir dari penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan 3 teori, yaitu teori negara hukum kesejahteraan (wohlfaart staats/welfare state), teori intervensi negara perspektif etika politik Ibnu Taimiyah, dan teori subsidi pupuk. Negara hukum kesejahteraan adalah tipe negara yang sepenuhnya mengabdi pada masyarakat, dan untuk mewujudkan tujuan pokok tersebut diperlukan keterlibatan dan intervensi negara (pemerintah) dalam bentuk regulasi, salah satunya ialah berupa kebijakan fiskal pemerintah dalam pendistribusian pupuk bersubsidi untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif yang digunakan yaitu deskriptif-analitis. Hasil dari penelitian ini bahwa pelaksanaan pendistribusian pupuk bersubsidi di Kabupaten Pangandaran belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang didasarkan pada prinsip 6 tepat. Pendistribusian pupuk bersubsidi yang mestinya memberikan kesejahteraan bagi petani berupa peningkatan penghasilan dan pendapatan akibat dari meningkatnya produksi padi karena kemudahan memperoleh pupuk sehingga pemupukan padi itu tepat, nyatanya menimbulkan permasalahan. Kebijakan subsidi pupuk justru menyulitkan petani dalam memperoleh pupuk. Dalam perspektif Siyasah Maliyah, kebijakan pendistribusian pupuk bersubsidi sejalan dengan perintah Al-Qur’an dan Hadis. Distribusi ini dilakukan untuk menjaga pemerataan terhadap akses ekonomi, sehingga memberikan dampak terhadap kesejahteraan petani. Akan tetapi, dalam praktiknya, kesejahteraan petani tersebut belum tercapai karena berbagai permasalahan yang timbul. Dengan demikian, pemerataan sebagai bentuk keadilan pun belum mampu diwujudkan oleh pemerintah melalui kebijakannya tersebut.

Actions (login required)

View Item