Penegakan hukum di wilayah Polda Jawa Barat terhadap tindak pidana Il legal Fishing menggunakan alat dan bahan terlarang dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan

Rahmannillah, Vienka (2024) Penegakan hukum di wilayah Polda Jawa Barat terhadap tindak pidana Il legal Fishing menggunakan alat dan bahan terlarang dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (332kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (369kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (491kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (815kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (393kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (440kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (925kB) | Request a copy

Abstract

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan cita-cita hukum yaitu dengan tercapainya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Tindak pidana illegal fishing merupakan kejahatan perikanan yang sering terjadi di negara maritim seperti Indonesia. Tindak pidana illegal fishing diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Peristiwa illegal fishing tercatat 23 jumlah tindak pidana pertahun 2020 hal tersebut diakibatkan keterdesakan masyarakat terkhusus nelayan dalam hal ekonomi juga dasar ketidaktahuan masayarakat terkait regulasi menyebabkan adanya peristiwa penangkapan ikan dengan alat dan bahan yang salah terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian perkara sebagai bagian dari penegakan hukum terhadap kejahatan illegal fishing di wilayah hukum Polda Jabar, hambatan apa saja yang dihadapi oleh Ditpolairud Polda Jabar dalam melakukan penegakan hukum, serta upaya apa saja yang dilakukan Ditpolairud Polda Jabar untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana illegal fishing. Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum dan teori penanggulangan kejahatan. Teori-teori tersebut dapat diketahui sebagai indikator efektifitas penegakan hukum, sebab-sebab dan faktor-faktor apa yang menajdi kendala penegakan hukum terhadap penegakan hukum tindak pidana illegal fishing di wilayah hukum Polda Jabar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan faktual mengenai suatu fenomena atau objek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji terhadap pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana illegal fishing di wilayah hukum Ditpolairud Jabar telah dilakukan secara maksimal oleh aparat penegak hukum dengan berpedoman kepada aturan penindakan secara teknis. Adapun hambatan yang dihadapi regulasi yang kurang tegas; kurangnya SDM kepolisian; sarana dan prasarana yang kurang memadai; dan kurangnya pengetahuan masyarakat terkait illegal fishing. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut dengan melakukan upaya revisi Undang-Undang; melakukan komunikasi antar stakeholder atau melakukan pendekatan antar instansi secara personal dengan melibatkan para staf yang bertugas di lapangan; mengajukan permintaan alusista kepada Ditpolair Korpolairud Baharkan Polri; dan melakukan penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada Masyarakat terkhusus nelayan.

Actions (login required)

View Item