Jauza, Diella (2024) Analisis pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa : Studi kasus pada Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text (COVER)
COVER.pdf Download (63kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf Download (62kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
DAFTAR ISI.pdf Download (67kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
BAB I.pdf Download (231kB) | Preview |
|
Text (BAB II)
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (238kB) |
||
Text (BAB III)
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (179kB) |
||
Text (BAB IV)
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
||
Text (BAB V)
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (64kB) |
||
Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (198kB) |
Abstract
Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan desa dalam rangka pengelolaan keuangan desa. ICW (Indonesia Corruption Watch) menyebutkan bahwa terjadi kenaikan kasus korupsi di sektor desa sejak diterbitkannya undang-undang tersebut. Pengelolaan keuangan desa terwujud APBDes. Oleh karena itu perlu adanya penguatan terhadap pengelolaan keuangan desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjadi peraturan dasar pengelolaan keuangan desa yang ada di desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan APBDes di Desa Cimanggu berdasarkan pada teori Raharjo bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan tipe deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder yang didapatkan melalui teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa pengelolaan APBDes di Desa Cimanggu masih terdapat ketidaktepatan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 karena tidak ada media untuk penyebaran final APBDes dalam tahap perencanaan dan penyebaran informasi realisasi APBDes akhir tahun anggaran, pada tahap pelaksanaan tidak dianggarkan untuk insentif/operasional RT RW, serta pada tahap penatausahaan masih terjadi tumpang tindih pekerjaan dalam mengoperasikan Siskeudes.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Keuangan; Desa; APBDes; Pengelolaan |
Subjects: | Public Administration > Public Administration in Indonesia Administration of Economy > Administration of Financial Institutions |
Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Administrasi Publik |
Depositing User: | diella jauza |
Date Deposited: | 09 Jul 2024 03:25 |
Last Modified: | 09 Jul 2024 03:25 |
URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/90513 |
Actions (login required)
View Item |