Tindak pidana illegal logging di Beradolu dalam Putusan No. 21/Pid.B/LH/2023/PN Wkb perspektif hukum pidana Islam

Shabah, Siti Nurush (2024) Tindak pidana illegal logging di Beradolu dalam Putusan No. 21/Pid.B/LH/2023/PN Wkb perspektif hukum pidana Islam. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (273kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (429kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftar isi.pdf Download (220kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab 1.pdf Download (887kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (330kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (671kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (316kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (439kB) | Request a copy

Abstract

Hutan di Indonesia merupakan sumber daya alam yang memiliki peran penting dalam pembangunan Nasional, terkhusus bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat dari berbagai aspek. Namun, kerapkali sumber daya alamnya tidak dimanfaatkan sebaik mungkin demi kemaslahatan bersama. Illegal logging yang merupakan salah satu perbuatan menimbulkan kerugian bagi negara. Illegal logging merupakan sebuah kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu hingga ke tempat pengolahan kayu bahkan sampai kegiatan ekspor, yang tidak didasari izin oleh pihak berwenang sehingga tidak sah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 21/Pid.B/LH/2023/PN Wkb, akibat hukum tindak pidana pelaku illegal logging dari putusan No. 21/Pid.B/LH/2023/PN Wkb dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pelaku illegal logging dalam putusan No. 21/Pid.B/LH/2023/PN Wkb. Dalam Syariat Islam, tindak pidana illegal logging termasuk kedalam jarimah ta’zir karena tidak ada yang menjelaskan secara eksplisit mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku illegal logging dalam nash (Al-Qur’an dan Hadits). Sehingga dalam penerapan sanksi, pemerintah atau hakim atau ulil amri diberikan kewenangan sepenuhnya dengan menilai dari sisi kemaslahatan masyarakat umum. Penelitian ini menggunakan content analysis. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan atau library research. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer, data sekunder dan data tersier. Menganalisis data menggunakan metode mendeskripsikan informasi dalam bentuk deskriptif kualitatif dalam bentuk analitis untuk memperoleh objek pembahasan. Hasil penelitian ini: Pertama, pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 21/Pid.B/LH/2023/PN Wkb ini para terdakwa terbukti melakukan penebangan pohon di kawasan hutan secara tidak sah dan dilakukan bersama-sama dengan tujuan yang sama. Kedua, akibat hukum dalam putusan No.21/Pid.B/LH/2023/PN Wkb ini para terdakwa dijatuhi hukuman sesuai Pasal 82 ayat 1 huruf (c) UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yaitu para terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Ketiga, dalam ketentuan hukum pidana Islam terhadap sanksi pelaku illegal logging termasuk kedalam jarimah ta’zir. Keputusan berat ringan sanksi dilimpahkan kepada pemerintah atau hakim atau ulil amri berdasarkan kepentingan atau kemaslahatan masyarakat umum. Sanksi yang diberikan oleh ulil amri berupa kurungan.

Actions (login required)

View Item