Strategi KPU Kota Bandung dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum

Nazira, Zahra (2024) Strategi KPU Kota Bandung dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (167kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (171kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (154kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (415kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (515kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (552kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (131kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (217kB)

Abstract

Hak konstitusional warga negara untuk memilih pada pemilihan umum (pemilu) serentak 2024 merupakan penerapan sistem pemerintahan demokrasi konstitusional. Hak dipilih dan memilih adalah hak dasar warga negara sehingga harus menjadi perhatian serius penyelenggara. Pemilu serentak Tahun 2024 akan demokratis dan berintegritas, apabila penyelenggara dan stakeholders berperan aktif menyukseskannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh KPU kota Bandung dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara, kendala yang dialami KPU Kota Bandung serta untuk mengetahui upaya untuk mengatasi kendala yang dialam KPU kota Bandung dalam melakukan pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam pemilihan umum. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini ialah deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistemastis, yang kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan terkait mekanisme pemilihan umum serta pemenuhan hak konstitusional warga negara di kota Bandung. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yaitu mengkaji konsep normative atau peraturan perundang-undangan, kemudian empiris yaitu mengkaji kenyataan yang ada dalam suatu peristiwa yang ada di lapangan, khusunya pada penyelenggara pemilihan umum serentak tahun 2024. Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dapat dilihat pada pilpres tahun 2024 yang mengalami penurunan partisipasi masyarakat dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Dari total pemilih sebanyak 1.872.381 hanya 1.576.584 pemilih yang ikut serta pada pemilihan umum serentak. Maka terjadinya peningkatan non-voting pada pemilihan umum serentak tahun 2024 sebesar 2,67%. KPU kota Bandung sebagai pelaksana dari pemilihan umum harus memiliki berbagai strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pemilihan umum. Sehingga penerapan strategi KPU Kota Bandung dalam pemenuhan hak konstitusional belum terpenuhi disebabkan oleh faktor internal yaitu kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KPU kota Bandung kepada masyarakat dan dari faktor eksternal nya disebabkan karena warga negara yang masih apatis akan partisipasi politik pada pemilihan umum serentak. Upaya yang dapat dilakukan untuk pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam pemilihan umum yaitu KPU Kota Bandung melakukan sosialisasi secara menyuluruh kepada setiap kalangan masyarakat. Selain KPU, lembaga penyelenggara pemilu lainnya seperti Bawaslu, DKPP, serta partai politik memiliki peran aktif dalam melakukan sosialisasi politik untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan umum.

Actions (login required)

View Item