Penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana desersi di wilayah hukum pengadilan militer II-09 Bandung

Nurlaeli, Suci (2024) Penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana desersi di wilayah hukum pengadilan militer II-09 Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (48kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (47kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (146kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (241kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (389kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (447kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (91kB) | Request a copy
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Download (226kB) | Preview

Abstract

Tindak pidana desersi merupakan tindak pidana militer tertinggi yang diperiksa di Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam 5 tahun terakhir, di mana totalnya mencapai 299 kasus atau lebih dari 2-3 kali lipat kasus tindak pidana militer lainnya. Tentunya diperlukan penegakan hukum yang efektif dan efisien terhadap tindak pidana desersi di Pengadilan Militer II-09 Bandung sebagaimana hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 dikarenakan dalam 5 tahun terakhir juga selalu terdapat sisa perkara desersi yang harus diselesaikan di tahun berikutnya di Pengadilan Militer II-09 Bandung. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana desersi di Pengadilan Militer II-09 Bandung, kendala-kendala dalam proses penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana desersi di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam mengatasi berbagai kendala yang terjadi dalam proses penegakan hukum tindak pidana desersi tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh para ahli. Dengan menggunakan teori tersebut maka dapat diketahui terkait dengan indikator efektivitas penegakan hukum yang ada di Pengadilan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis dan pendekatan yuridis empiris yang bersumber dari observasi dan wawancara langsung di Pengadilan Militer II-09 Bandung, peraturan perundang-undangan yang relevan, serta berbagai sumber literatur yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil yang didapatkan pada penelitian ini bahwasanya, proses penegakan hukum tindak pidana desersi di Pengadilan Militer II-09 Bandung dari awal sampai akhir telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Meski demikian, seringkali masih terjadi kendala pada proses penegakan hukum desersi, yakni disebabkan oleh ketidakhadiran terdakwa dan saksi dipersidangan karena sakit, sedang berdinas di luar, ataupun karena kondisi tertentu. Upaya yang dilakukan Pengadilan Militer II-09 Bandung untuk mengatasi kendala tersebut yakni dengan melakukan persidangan secara elektronik, penbacaan keterangan saksi berdasarkan BAP POM, melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Militer lainnya yang lebih berwenang, ataupun dengan dilakukan persidangan desersi tanpa kehadiran terdakwa, yang mana upaya-upaya tersebut dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan SEMA Nomor 2 Tahun 2014.

Actions (login required)

View Item