Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara terhadap pemindahan Ibu Kota Negara berdasarkan Peraturan Presiden nomor 62 tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara perspektif Siyasah Dusturiyah

Putri, Salsabila Syaroza (2024) Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara terhadap pemindahan Ibu Kota Negara berdasarkan Peraturan Presiden nomor 62 tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara perspektif Siyasah Dusturiyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (Cover) 1_cover.pdf Download (97kB) | Preview
Preview	Text (Abstrak) 2_abstrak.pdf Download (58kB) | Preview
Preview	Text (Daftar isi) 3_daftarisi.pdf Download (160kB) | Preview
Preview	Text (Bab 1) 4_bab1.pdf Download (393kB) | Preview
	Text (Bab 2) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (456kB)
	Text (Bab 3) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (71kB)
	Text (Bab 4) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (354kB)
	Text (Bab 5) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (63kB)
	Text (Daftar pustaka) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (270kB)

Abstract

Pembentukan Otorita Ibu Kota Nusantara merujuk pada pasal 18B ayat (1) bahwa negara mengakui satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus. Kekhususan Badan Otorita diberikan kepada kewenangan dan kedudukannya. Namun hal tersebut dirasa dapat menimbulka tumpang tindah kekuasaan karena Badan Otorita dapat mengambil-alih kewenangan apa saja yang menjadi penunjang proses pemindahan Ibu Kota Negara dan multitafsir terhadap kedudukan Badan Otorita dalam sistem pemerintahan. Dibentuk Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai pedoman keberadaan Badan Otorita. Dan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara yang secara spesifik mewadahi apa saja yang menjadi kewenangan Badan Otorita dalam proses pemindahan Ibu Kota Negara dan penyelenggaraan pemerintah di daerah khusus Ibu Kota Nusantara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara terhadap pemindahan Ibu Kota Negara. 2) Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara. 3) Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap kewenangan dan kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara. Digunakan tiga (3) teori dalam mengkaji penelitian ini. Pertama, teori kewenangan sebagai grand theory. Kedua, teori kedudukan sebagai middle theory. Ketiga teori maslahah sebagai applied theory. Proses penelitian dalam skripsi ini dikaji menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Metodologi deskriptif digunakan untuk menggambarkan gejala dan fakta yang terjadi di masyarakat secara spesifik. Dan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji bahan hukum utama seperti teori,konsep hukum, serta peraturan perundang-undangan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan : 1) Kewenangan yang dimiliki oleh Otorita ibu kota nusantara bukanlah kewenangan yang absolut melainkan kewenangan yang bersifat delegatif dan atributif, kewenangan tersebut berupa pelimpahan tugas dari atasan atau badan hukum lainnya. Dalam hal ini pemberi kewenangan adalah Presiden. 2) Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara adalah sebagai perpanjangan tangan Presiden atau pembantu Presiden dalam menunjang proses pemindahan Ibu Kota Negara. 3) Tinjauan siyasah melihat kewenangan dan kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara terhadap pemindahan Ibu Kota Negara sebagai bentuk keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin dalam proses menciptakan kemaslahatan dan menghilangkan kesulitan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Actions (login required)

View Item