Politik hukum penetapan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden pada pemilihan umum tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang pemilu nomor 7 tahun 2017 ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah

Fauzan, Muhamad Syahril (2024) Politik hukum penetapan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden pada pemilihan umum tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang pemilu nomor 7 tahun 2017 ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) cover skripsi.pdf Download (75kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (190kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (154kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (254kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (160kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (202kB) | Request a copy

Abstract

Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menuai pro dan kontra dari kalangan masyarakat akan politik hukumnya, secara spesifik masyarakat memiliki keraguan dan menilai aturan tersebut menghilangkan hak Sebagian masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan adanya analisis lebih mendalam mengenai keberadaan politik hukum pasal yang mengatur ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang tertuang dalam pasal 22 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: pertama, Untuk mengetahui Bagaimana Dasar Politik Hukum Penetapan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilihan Umum 2024 menurut UU no. 7 tahun 2017. Kedua, Untuk mengetahui Apa implikasi Penetapan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilihan Umum 2024 menurut UU no. 7 tahun 2017. Ketiga, Untuk mengetahui Bagaimana perspektif siyasah dusturiyah terhadap Dasar Penetapan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilihan Umum 2024 menurut undang-undang no. 7 tahun 2017. Dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa teori, yakni: Teori kepemimpinan, teori keterwakilan, teori ambang batas dan teori politik hukum. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kepustakaan (library research). Suatu penelitian kepustakaan yang mengarah pada penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan yang berupa pendekatan undang-undang (statuteapproach). Metode pengumpulan data yang diterapkan yaitu metode dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan adalah Undang-undang nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa. Pertama, politik hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang dibuat oleh para legislator adalah untuk memperkuat sistem presidensial yang ada diindonesia, dengan terciptanya sistem presidensil yang baik, maka akan menciptakan ketertiban ketatanegaraan Indonesia. Kedua, implikasi terkait adanya undang-undang tersebut partai yang tidak memenuhi ambang batas tidak bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden dan dipaksa untuk berkoalisi dengan partai lainnya. Ketiga, Berdasarkan perspektif siyasah dusturiyah tidak dikenal terminologi ambang batas dan secara konsep juga ambang batas tidak ditemukan di ranah siyasah dusturiyah. Didalam konsep siyasah dusturiyah dalam pengangkatan atau menentukan aturan mengenai siapa yang berhak diangkat menjadi seorang pemimpin ditentukan oleh ahlul halli wal aqdi. Pada kesimpulannya tujuan syarat yang dikeluarkan oleh ahlul halli wal aqdi dengan aturan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden adalah untuk membuat legitimasi kepada calon pemimpin.

Actions (login required)

View Item