pelaksanaan penanganan bangunan liar berdasarkan Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2019 tentang izin mendirikan bangunan di Kota Bandung perspektif Siyasah Dusturiyah: Studi kasus di Bantaran Sungai Kecamatan Batununggal

Permana, Teza Ilham (2023) pelaksanaan penanganan bangunan liar berdasarkan Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2019 tentang izin mendirikan bangunan di Kota Bandung perspektif Siyasah Dusturiyah: Studi kasus di Bantaran Sungai Kecamatan Batununggal. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (104kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (86kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_Daftarisi.pdf Download (68kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_Bab1.pdf Download (340kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_Bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (270kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_Bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (106kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_Bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (311kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_Bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (87kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_Daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (223kB) | Request a copy

Abstract

Teza Ilham Permana, 1183030080. 2023. Pelaksanaan Penanganan Bangunan Liar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kota Bandung Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus di Bantaran Sungai Kecamatan Batununggal). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh bangunan liar yang keberadaannya dinilai sudah mengganggu kenyamanan dan keindahan Kota Bandung dengan maraknya bangunan bangunan liar yang berdiri di bantaran sungai yaitu sebanyak 208 unit yang ada di Kecamatan Batununggal Kota Bandung. Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Izin Memberikan Bangunan dalam Pasal 5 disebutkan fungsi pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, bertujuan untuk: Pertama, ketertiban, keamanan, keteraturan, estetika, kenyamanan dan keberlanjutan tata bangunan; Kedua, mencegah, mengatasi dan menanggulangi dampak sosial, ekonomi, dan Ketiga, lingkungan secara cepat, tepat, serta terkoordinasi; dan mengurangi kerugian pada pemerintah, masyarakat, dan pemegang izin. Penelitian ini bertujuan untuk: pertama, mengetahui kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam pengelompokan bangunan liar di Kecamatan Batununggal. Kedua, tata cara penanganan bangunan liar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Batununggal Kota Bandung. Ketiga, perspektif siyasah dusturiyah terhadap pengelompokan dan penanganan bangunan liar di Kecamatan Batununggal Kota Bandung. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori implementasi kebijakan, teori penegakan hukum, dan teori Siyasah Dusturiyah. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yang memerlukan data primer berupa hasil observasi dan wawancara lapangan serta data sekunder berupa buku, peraturan perundang�undangan, jurnal, laporan, jurnal, skripsi, dan karya tulis hukum lain. Pengumpulan data tersebut menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa: Pertama, pengelompokkan bangunan bermasalah di Kota Bandung dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bangunan yang tidak memiliki izin dan bangunan liar. Bangunan liar dikelompokkan lagi menjadi: bangunan liar di sempadan jalan tol, di sempadan rel kereta api, di sempadan sungai, dan di sempadan jaringan SUTT/SUTET. Kedua, tata cara penanganan bangunan liar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Batununggal Kota Bandung dimulai dari sosialisasi kepada masyarakat, mengirimkan surat pemberitahuan, mengirimkan surat peringatan ke 1, 2, dan 3, melakukan mediasi dengan pendamping hukum masyarakat sekitar, serta memberikan solusi. Ketiga, Perspektif siyasah dusturiyah terhadap pengelompokan dan penanganan bangunan liar di Kecamatan Batununggal Kota Bandung dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan prinsip maqashid al-syari’ah.

Actions (login required)

View Item