Analisis yuridis kategori perkawinan belum tercatat dalam blanko Kartu Keluarga

Huda, Imamul (2024) Analisis yuridis kategori perkawinan belum tercatat dalam blanko Kartu Keluarga. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (61kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (4MB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (94kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (438kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (399kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (72kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (428kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (61kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang perkawinan menyatakan “Perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.” Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Merujuk kepada pasal tersebut maka antara perkawinan dan pencatatannya merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipilah. Apabila hanya memenuhi salah satu ketentuan saja, maka peristiwa tersebut belum memenuhi unsur hukum yang sesuai dengan Undang- Undang yang berlaku. Dan tidak akan mendapatkan Akta serta Buku nikah yang menjadi persyaratan dalam pembuatan Kartu Keluarga baru, dalam keadaan perkawinan yang tidak di catatkan maka harus melakukan itsbat nikah ke pengadilan agama, namun dalam praktiknya terdapat kebijakan baru mengenai kebolehan warga negara yang tidak mempunyai akta nikah dan buku nikah untuk membuat Kartu Keluarga dengan ketentuan kategori kawin belum tercatat. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalasis dasar hukum di jadikannya kategori perkawinan belum tercatat dalam blangko kartu keluarga. Untuk menganalisis akibat hukum dari penerbitan kategori perkawinan belum tercatat dalam blangko kartu keluarga. Untuk menganalisis upaya hukum yang bisa dilakukan pada kategori perkawinan tidak tercatat dalam blangko kartu keluarga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis suatu hasil daripada penelitian dengan mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang kemudian berkaitan dengan teori-teori hukum yang diteliti dan hukum dalam pelaksanaanya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian. Penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis data penelitian untuk membuat kesimpulan yang lebih umum. Penelitian ini bertitik tolak pada kewajiban bagi setiap warga negara yang menikah agar mencatatkan perkawinan dan ketika perkawinan tidak dicatatkan maka upaya yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan itsbat nikah di pengadilan agama. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah maslahah mursalah dan kepastian hukum. Berdasarkan hasil pembahasan penulis dapat di simpulkan sebagai berikut: (1) latar belakang terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 108 Tahun 2019 secara yuridis dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, secara filosofis untuk mewujudkan perlindungan hukum dan secara sosiologis dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan. (2) akibat hukum pencatatan perkawinan belum tercatat dalam blangko kartu keluarga tidak menjadikan suatu pernikahan mempunyai kekuatan hukum, upaya hukum yang bisa dilakukan terhadap perawinan belum tercatat dalam blangko keluarga dengan mengajukan itsbat nikah ke pengadilan agama.

Actions (login required)

View Item