Akta pengganti akta ikrar wakaf yang berakibat tindak pidana menurut UU wakaf dan kuh pidana: Studi kasus perkara putusan hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung nomor 764/pid.b/2018/pnblb

Azmi, Muhammad Fazlur Rahman (2024) Akta pengganti akta ikrar wakaf yang berakibat tindak pidana menurut UU wakaf dan kuh pidana: Studi kasus perkara putusan hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung nomor 764/pid.b/2018/pnblb. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (Cover) 1 COVER.pdf Download (133kB) | Preview
Preview	Text (Abstrak) 2 ABSTRAK.pdf Download (156kB) | Preview
	Text (DAFTAR ISI) 3 DAFTAR ISI (1).pdf Restricted to Registered users only Download (276kB)
Preview	Text (Bab I) 4 BAB I.pdf Download (438kB) | Preview
Preview	Text (Bab II) 5 BAB II.pdf Download (447kB) | Preview
Preview	Text (Bab III) 6 BAB III.pdf Download (194kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) 7 BAB IV.pdf Download (287kB) | Preview
Preview	Text (Bab V) 8 BAB V.pdf Download (144kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) 9 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (206kB) | Preview

Abstract

Penelitian yang penulis lakukan melatarbelakangi telah terjadi sengketa wakaf di wilayah Bandung antara pihak satu yaitu ahli waris dan pihak dua yaitu nazdir yang didalamnya terdapat tindak pidana yang dilakukan oleh pihak nadzir. Tindak pidana yang timbul adalah pembuatan akta pengganti akta ikrar wakaf oleh pihak nadzir. Penelitian ini bertujuan : 1) Untuk Mengetahui dan memahami ketentuan pembuatan akta ikrar wakaf dan akta pengganti akta ikrar wakaf yang diatur dalam UU Wakaf, 2) Untuk mengetahui dan memahami tindak pidana yang timbul dari pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dalam Perkara Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung Dengan Nomor :REG.PERK-PDM-54/CIMAHI/09/2018 menurut KUH Pidana, 3) Untuk mengetahui dan memahami Putusan Pengadilan PN Bale Bandung Nomor 764/Pid.B/2018/PnBlb dalam perkara yang dituntut jaksa umum dalam surat tuntutan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung Dengan Nomor :REG.PERK-PDM-54/CIMAHI/09/2018, 4) Untuk mengetahui dan memahami legalitas wakaf dari akta pengganti akta ikrar wakaf tersebut menurut UU Wakaf. Kerangka Teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan hukum dan teori perbandingan hukum yakni melihat perpespektif antara dua sumber hukum dalam masalah sengketa akta pengganti akta ikrar wakaf yang berakibat tindak pidana. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang mengambil sumber data dari bahan pustaka (library research) yang kemudian data tersebut diuraikan dan dianalisis. Hasil dari penelitian yang penulis lakukan mengenai permasalahan akta pengganti akta ikrar wakaf ini adalah sebagai berikut: 1) ketentuan wakaf telah diatur dalam UU Nomor 41 tentang wakaf bahwasanya wajib memenuhi enam unsur wakaf, kepemilikan penuh atas harta benda wakaf, dan syarat administrasi yang lain yang tercantum dalam peraturan perundangan 2) Tindak pidana yang timbul dalam kasus ini adalah bahwasanya pihak nadzir melakukan tindakan pemalsuan terhadap akta pengganti akta ikrar wakaf, 3) Putusan Pengadilan Bale Bandung memutuskan bersalah kepada pihak nadzir karena telah melakukan tindak pidana pemalsuan akta pengganti akta ikrar wakaf dan telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana 4) Legalitas akta pengganti akta ikrar wakaf tidak sah disebabkan tidak memenuhi syarat, unsur, kepemilikan sah atas harta benda wakaf dan tidak memenuhi persyaratan administrasi yang telah diatur dalam peraturan perundangan wakaf.

Actions (login required)

View Item