Analisis pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung nomor 173 K/Pdt.Sus-PHI/2023 ditinjau dari asas non retroaktif

Santoso, Raihan Andhika (2024) Analisis pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung nomor 173 K/Pdt.Sus-PHI/2023 ditinjau dari asas non retroaktif. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (29kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (24kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (64kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (425kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (367kB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (279kB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (29kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (194kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 173 K/Pdt.Sus-PHI/2023 yang memiliki pertimbangan hakim yang berbeda dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 160/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Bdg sehingga berdampak terhadap perbedaan jumlah kompensasi dan upah proses yang diterima pekerja dan memberikan dampak negatif bagi pekerja sebagai pencari keadilan yang dalam hal ini merasa dirugikan karena mendapat ketidakpastian, ketidakadilan dan ketidakbermanfaatan dalam memperjuangkan haknya bahkan sampai dilanggar haknya oleh adanya putusan yang berbeda tersebut. Tujuan dalam penelitian ini untuk memahami Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 173 K/Pdt.Sus-PHI/2023, untuk memahami Tinjauan Asas Non Retroaktif terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 173 K/Pdt.Sus-PHI/2023 dan untuk memahami Dampak Hukum terhadap pertimbangan Hakim Agung dalam putusan Nomor 173 K/Pdt.Sus-PHI/2023. Penelitian ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2), Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (2), Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 I ayat (2), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 151 ayat (2) dan (3), Pasal 156 ayat (1), (2), (3) dan (4), Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 40 ayat (1). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis yaitu metode yang memberikan suatu gambaran atau menganalisis suatu hasil penelitian secara sistematis, faktual dan akurat tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian berdasarkan norma- norma, peraturan-peraturan, perundang-undangan, teori hukum, pendapat para ahli hukum. Dalam hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 173 K/Pdt.Sus-PHI/2023 mengacu pada penerapan asas retroaktif (berlaku surut) dengan menghitung besaran kompensasi pemutusan hubungan kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja. Penerapan asas retroaktif dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 173 K/Pdt.Sus-PHI/2023 jelas terlihat pada pertimbangan hakim agung yang mengacu pada pemberlakuan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tanpa melihat peristiwa hubungan kerja yang telah terjadi antara Sdr. Adi Batosadan dengan PT. Dawee Printing Indonesia. Dampak hukum yang ditimbulkan dari pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 173 K/Pdt.Sus-PHI/2023 adalah terjadinya ketidakpastian hukum, ketidakadilan dan ketidakbermanfaatan karena perbedaan jumlah kompensasi dan upah proses yang diterima oleh pekerja yaitu Sdr. Adi Batosadan.

Actions (login required)

View Item