Putusan pengadilan agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tentang biaya hidup anak pasca perceraian hubungannya dengan hak-hak keperdataan anak

Pian, Happy (2024) Putusan pengadilan agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tentang biaya hidup anak pasca perceraian hubungannya dengan hak-hak keperdataan anak. Doktoral thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (71kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (172kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (86kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (661kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (358kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (103kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (880kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (141kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (130kB) | Request a copy

Abstract

INDONESIA: Putusan yang membebankan biaya hidup anak hingga mandiri kepada pihak suami sebagai ayah kandungnya supaya masa depan kehidupan anak tidak terlantar bersifat mengikat dan memaksa namun tidak menetapkan akibat hukum lainnya apabila ketetapan tersebut dilanggar oleh pihak ayah kandung anak, sehingga praktiknya banyak yang merugikan pihak ibu dan anak kandung yang memegang hak asuh anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis: (1) Variasi pertimbangan Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam memutus dan menetapkan biaya hidup anak hingga mandiri yang dibebankan kepada pihak suami sebagai ayah kandungnya pasca perceraian; (2) Implikasi Putusan PA wilayah PTA Bengkulu yang menetapkan pemberian biaya hidup anak oleh pihak suami sebagai ayah kandungnya pasca perceraian di wilayah PTA Bengkulu; (3) Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak isteri kepada mantan suaminya yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Agama di wilayah PTA Bengkulu tentang biaya hidup anak; (4) Implementasi penegakkan hukum Putusan Pengadilan Agama di wilayah PTA Bengkulu tentang biaya hidup anak serta pengembangannya kepada sistem hukum nasional. Grand Theory yang digunakan adalah teori maqasid al-syari’ah dari Imam al-Syathibi yang bertitik tolak dari lima tujuan hukum Islam, terutama hifdh al-nasl (memelihara keturunan). Middle rang theory adalah teori penegakkan hukum Cst. Kansil, yaitu: (1) aspek dapat dibentuknya hukum pada sesuatu yang nyata dan setiap pihak bebas mempelajari hukum dan memahaminya demi merasakan keadilan hukum dalam menghadapi perkara hukum. Kepastian merupakan tuntutan hukum; (2) Setiap orang dilindungi oleh hukum, aman karena ada hukum, dan terhindar dari kesewenangan. Aplicative Theory yang digunakan adalah teori kekuasaan kehakiman dari Bagir Mannan, menurutnya kekuasaan kehakiman sudah diatur oleh Pasal 1 UndangUndang nomor 48 tahun 2009: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia. Penelitian ini tergolong jenis penelitian kualitatif, metode yang digunakan deskriptif analisis, pendekatannya yuridis empirik, jenis data kualitatif yang digunakan berupa isi materi Putusan Pengadilan Agama di PTA Bengkulu. Data dikumpulkan dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan yang dianalisis dengan metode analisis isi. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa: 1) Putusan Pengadilan Agama di wilayah PTA Bengkulu dalam menetapkan biaya hidup anak hingga mandiri kepada ayah kandungnya bervariasi dari besaran jumlah biaya setiap bulannya; 2) Praktik pelaksanaan putusan mengenai biaya hidup anak terjadi banyak pelanggaran putusan, ayah kandung anak tidak membiayai sama sekali, membiayai hanya beberapa bulan, membiayai tetapi jumlahnya tidak sesuai ketetapan dalam putusan, dan ada yang membiayai dengan cara memberi modal kepada ibu kandung anak satu kali selanjutnya tidak lagi memberi biaya; 3) Upaya hukum yang dilakukan pihak isteri sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah upaya hukum banding dan kasasi, mengadukan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat meminta bantuan mediasi; 4) Penegakkan Putusan Pengadilan Agama di wilayah PTA Bengkulu mengenai ketetapan biaya hidup anak dibebankan kepada ayah kandung anak sebagai hukum yang berkekuatan memaksa dan mengikat oleh karena itu bersifat eksekutorial, akan tetapi putusan belum memenuhi unsur paksaan sebagaimana dalam putusan hukum acara perdata lainnya, oleh karena itu diperlukan pengembangan hukumnya di antaranya di dalam isi putusan dilengkapi dengan jaminan harta ayah kandung untuk anak-anaknya dalam bentuk perjanjian, sehingga dengan alasan wanprestasi dapat dieksekusi, adanya harta di luar harta bersama yang ditetapkan untuk pengganti biaya hidup anak yang saat putusan ditetapkan dapat dieksekusi. Dengan demikian, gagasan ini dapat menambah klausul isi putusan dan penetapannya yang dikuatkan oleh adanya pasal baru dalam peraturan perundang-undangan mengenai hal tersebut. ENGLISH The decision which imposes the cost of the child's life until he is independent on the husband as the biological father so that the child's future life is not neglected is binding and coercive but does not stipulate other legal consequences if this decision is violated by the child's biological father, so in practice there are many that are detrimental to the mother and child. the biological who holds custody of the child. The purpose of this research is to analyze: (1) Variations in the considerations of the Religious Courts in the Bengkulu High Court area in deciding and determining the costs of living for children until they are independent which are borne by the husband as his biological father after divorce; (2) Implications of the PA Decision in the Bengkulu High Religious Court which determines the provision of living expenses for the child by the husband as his biological father after divorce in the Bengkulu High Religious Court; (3) Legal remedies that can be taken by the wife against her ex-husband who does not implement the decision of the Religious Court in the Bengkulu High Religious Court regarding children's living expenses; (4) Implementation of legal enforcement of Religious Court Decisions in the Bengkulu High Religious Court regarding children's living costs and their development into the national legal system. The Grand Theory used is the maqasid syari'ah theory of Imam al-Syathibi which starts from the five objectives of Islamic law, especially hifdhu nasl (maintaining offspring). Middle range theory is a theory of legal principles, namely justice, certainty and usefulness of law from Gustav Radbruch, according to him there are two aspects of the theory of legal principles, namely: (1) the aspect that law can be formed on something real and each party is free to study the law and understand it in order to feel legal justice in dealing with legal cases. Certainty is a legal requirement; (2) Everyone is protected by law, safe because there is law, and protected from abuse. The Applicative Theory used is the theory of judicial power from Bagir Mannan, according to which judicial power is regulated by Article 1 of Law number 48 of 2009: "Judicial power is the power of an independent state to administer justice to uphold law and justice based on Pancasila, for the sake of implementing the Republic of Indonesia Law state. Indonesia. This research is classified as a qualitative type of research, the method used is descriptive analysis, the approach is empirical juridical, the type of qualitative data used is the content of the Religious Court Decisions at PTA Bengkulu. Data was collected by observation, interviews, documentation and literature which were analyzed using the content analysis method. The conclution of this research concluded that: 1) The decision of the Religious Court in the Bengkulu PTA area in determining the cost of living for a child until he is independent for his biological father varies from the amount of the cost each month; 2) In the practice of implementing decisions regarding children's living expenses, there are many violations of decisions, the child's biological father does not pay at all, only pays for a few months, pays but the amount does not match the provisions in the decision, and there are those who finance by giving capital to the child's biological mother once then no more fees; 3) The legal action taken by the wife before a decision which has permanent legal force is legal action is appeal and cassation, complaining to religious leaders and community leaders asking for mediation assistance; 4) Implementation of legal enforcement of Religious Court Decisions in the Bengkulu High Religious Court regarding children's living costs and their development into the national legal system that children's living expenses are borne by the child's biological father as a law that has coercive and binding power, therefore it is executorial in nature, however the decision does not fulfill the element of coercion as in other civil procedural law decisions, therefore Legal development is needed, including including in the contents of the decision a guarantee of the biological father's assets for his children in the form of an agreement, so that by reason of default it can be executed, if there are assets outside the joint assets that are determined to replace the children's living expenses which at the time the decision is determined can be executed. Thus, this idea can add clauses to the contents of decisions and stipulations which are strengthened by the existence of new articles in statutory regulations regarding this matter. ARABIC: إن القرار الذي يفرض تكلفة معيشة الطفل حتى يصبح مستقلاً عن الزوج باعتباره الأب البيولوجي حتى لا يتم إهمال حياة الطفل المستقبلية هو قرار ملزم وقسري لكنه لا ينص على عواقب قانونية أخرى إذا خالف هذا القرار من قبل الطفل الأب البيولوجي، وبالتالي فإن هذه الممارسة تضر بالأم والطفل البيولوجي الذي يتولى حضانة الطفل. الغرض من هذا البحث هو تحليل: (1) الاختلافات في اعتبارات المحاكم الدينية في منطقة محكمة بنجكولو العليا في تقرير وتحديد تكاليف المعيشة للأطفال حتى يصبحوا مستقلين والتي يتحملها الزوج باعتباره والده البيولوجي. بعد الطلاق؛ (2) الآثار المترتبة على قرار السلطة الفلسطينية في منطقة منطقة التجارة التفضيلية بنجكولو الذي يحدد توفير نفقات المعيشة للطفل من قبل الزوج باعتباره والده البيولوجي بعد الطلاق في منطقة منطقة التجارة التفضيلية بنجكولو؛ (3) سبل الانتصاف القانونية التي يمكن للزوجة اتخاذها ضد زوجها السابق الذي لا ينفذ قرار المحكمة الدينية في منطقة بنجكولو المحكمة الدينية العليا في بنجكول فيما يتعلق بنفقات معيشة الأطفال؛ (4) كيفية تطبيق القانون لقرارات المحكمة الدينية في منطقة منطقة التجارة التفضيلية بنجكولو فيما يتعلق بتكاليف معيشة الأطفال وتطورهم في النظام القانوني الوطني. النظرية الكبرى المستخدمة هي نظرية مقاصد الشريعة للإمام السياثيبي والتي تنطلق من مقاصد الشريعة الإسلامية الخمسة، وخاصة حفظ النسل. نظرية المدى المتوسط هي نظرية المبادئ القانونية وهي العدالة واليقين ومنفعة القانون من تأليف غوستاف رادبروخ، ووفقا له هناك جانبان لنظرية المبادئ القانونية وهما: (1) الجانب الذي يمكن أن يتشكل فيه القانون على شيء ما. حقيقي ولكل طرف الحرية في دراسة القانون وفهمه ليشعر بالعدالة القانونية في التعامل مع القضايا القانونية. اليقين مطلب قانوني؛ (2) الجميع محمي بالقانون، آمن لوجود القانون، ومحمي من سوء الاستخدام. النظرية التطبيقية المستخدمة هي نظرية السلطة القضائية من باقر منان، والتي بموجبها يتم تنظيم السلطة القضائية بموجب المادةالأولى من القانون رقم ثمانية وأربعين لسنة ألفين وتسعة: "السلطة القضائية هي سلطة دولة مستقلة لإقامة العدل لدعم القانون والعدالة القائمة على على بانكاسيلا، من أجل تنفيذ قانون جمهورية إندونيسيا. تم تصنيف هذا البحث على أنه بحث نوعي، والطريقة المستخدمة هي التحليل الوصفي، والمنهج قانوني تجريبي، ونوع البيانات النوعية المستخدمة هو محتوى قرارات المحكمة الدينية في المحكمة الدينية العليا في بنجكول. تم جمع البيانات عن طريق الملاحظة والمقابلات والوثائق والأدبيات التي تم تحليلها باستخدام طريقة تحليل المحتوى. وخلصت نتائج هذا البحث إلى ما يلي: 1) إن قرار المحكمة الدينية في منطقة بنجكولو بمنطقة التجارة التفضيلية في تحديد تكلفة المعيشة للطفل حتى يصبح مستقلاً عن والده البيولوجي يختلف عن مبلغ التكلفة كل شهر؛ 2) في ممارسة تنفيذ القرارات المتعلقة بنفقات معيشة الأطفال، هناك العديد من المخالفات للقرارات، الأب البيولوجي للطفل لا يدفع على الإطلاق، يدفع فقط لبضعة أشهر، يدفع ولكن المبلغ لا يتطابق مع أحكام القرار، وهناك من يقوم بالتمويل عن طريق إعطاء رأس المال للأم البيولوجية للطفل مرة واحدة ثم بدون رسوم إضافية؛ 3) الإجراء القانوني الذي تتخذه الزوجة قبل القرار الذي له قوة قانونية دائمة هو الإجراء القانوني وهو الاستئناف والنقض، والشكوى إلى الزعماء الدينيين وزعماء المجتمع المحلي لطلب المساعدة في الوساطة؛4) تطبيق القانون قرار المحكمة الدينية في منطقة بنجكولو منطقة التجارة التفضيلية بشأن تحديد أن نفقات معيشة الأطفال يتحملها الأب البيولوجي للطفل كقانون له قوة قسرية وملزمة، وبالتالي فهو تنفيذي بطبيعته، ولكن القرار لا يفي عنصر الإكراه كما هو الحال في قرارات قانون الإجراءات المدنية الأخرى، لذلك هناك حاجة إلى تطوير قانوني، بما في ذلك تضمين محتويات القرار ضمانة لأصول الأب البيولوجي لأطفاله في شكل اتفاق، بحيث أنه بسبب التقصير يمكن تنفيذها، إذا كانت هناك أصول خارج الأصول المشتركة التي تم تحديدها لتحل محل نفقات معيشة الأطفال والتي يمكن تنفيذها في وقت تحديد القرار. ومن ثم فإن هذه الفكرة يمكن أن تضيف بنوداً إلى مضمون القرارات والاشتراطات والتي يتعزز وجودها بوجود مواد جديدة في اللوائح القانونية المتعلقة بهذا الشأن.

Actions (login required)

View Item