Penyelesaian sengketa kepemilikan sertifikat tanah dihubungkan dengan pasal 32 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah: Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Subang nomor 40/Pdt.G/2016/PN Sng

Mardiyah, Nida Himatum (2023) Penyelesaian sengketa kepemilikan sertifikat tanah dihubungkan dengan pasal 32 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah: Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Subang nomor 40/Pdt.G/2016/PN Sng. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (209kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (105kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (105kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (434kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (535kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (444kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (206kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (425kB) | Request a copy

Abstract

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan Sumber daya Alamnya, salah satunya dengan memiliki Tanah yang Subur. Sehingga Karena hal tersebut, sejak dahulu di Indonesia sering muncul permasalahan terkait dengan Pertanahan yang begitu rumit untuk diselesaikan secara instan, terlebih terkait Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Tanah. Dimana Hal ini terjadi di Wilayah Pengadilan Negeri Subang. Dimana timbul perbedaan antara ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan Hasil Keputusan Hakim Yang telah dikeluarkan. Tujuan penulis dari penelitian ini diantaranya untuk mengetahui proses Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Sertifikat Tanah Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, kemudian untuk menganalisa Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memtuskan penyelesaian Sengketa Kepemilikan Sertifikat Tanah di Wilayah Pengadilan Negeri Subang, dan untuk mengetahui Bagaimana Implikasi Hukum yang telah Hakim putuskan dalam penyelesaian Sengketa kepemilikan Sertifikat Tanah. Penulis dalam penelitian ini menggunakan Teori Kepastian Hukum dimana kepastian merupakan keadaan yang pasti, baik itu ketentuan atau ketetapannya sendiri, kepastian hukum ini merupakan hal yang hanya bisa dijawab secara Normatif bukan secara Sosiologi, kemudian Penulis juga menggunakan Teori kebutuhan atau kepentingan manusia, dimana didalam teori ini Masyarakat yang berkepentingan harus dilindungi oleh hukum, namun tidak semua kepentingan harus dilindungi oleh hukum. Penulis menggunakan Metode penelitian Deskriptif analitis yang mana metode ini memusatkan kepada masalah yang ada untuk kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya, penulis juga melakukan pendekatan melalui pendekatan yuridis empiris yang mana penelitian lapangan yang didalamnya mengkaji tentang ketentuan-ketentuan hukum yang tengah berlaku dan apa saja yang terjadi dalam kenyataannya didalam masyarakat. Hasil penelitian yang lakukan menunjukan adanya hubungan antara Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftran tanah dengan pertimbangan Hukum yang telah dikeluarkan Hakim, dimana Pasal 32 ayat (2) ini memiliki dua arti. Ada artian yang secara Umum dan ada pula artian Secara Khusus. Pada pertimbangan Hukum ini, Hakim menggunakan Artian secara khusus dari Peraturan Pemerintah yang dijadikan acuan. Sehingga pemegang sertifikat kedua yang dinyatakan sebagai pemegang sertifikat yang sah. Dan sertifikat yang pertama kali diterbitkan dinyatakan batal demi Hukum.

Actions (login required)

View Item