Implementasi kebijakan fungsi pesantren menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 di Jawa Barat: Penelitian di Pesantren Pagelaran 3 Subang, Pesantren Darul Muttaqien Bogor, dan Pesantren Al-Muslimun Cianjur

Raup, Abdul (2024) Implementasi kebijakan fungsi pesantren menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 di Jawa Barat: Penelitian di Pesantren Pagelaran 3 Subang, Pesantren Darul Muttaqien Bogor, dan Pesantren Al-Muslimun Cianjur. Doktoral thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Berangkat dari keprihatinan peneliti atas perkembangan pesantren yang diwarnai oleh mengemukanya fenomena-fenomena kurang baik terhadap wajah pesantren, peneliti melakukan studi atas fungsi-fungsi pesantren. Sejak awal berdirinya, pesantren telah memainkan peran yang penting baik dalam bidang pendidikan, bidang sosial, dan bidang pemberdayaan masyarakat. Sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui tahap-tahap penetapan undang-undang pendidikan, pada tahun 2019 pemerintah menerbitkan Undang-Undang Pesantren No. 18 Tahun 2019. Undang-Undang ini merupakan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi terhadap keberadaan pesantren. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan fungsi pesantren menurut UU Pesantren No.18 tahun 2019, yaitu fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.. Selanjutnya untuk memotret kualitas dan dinamika formulasi dan implementasi UU tersebut, peneliti menggunakan pendekatan proses perumusan kebijakan adaptasi dari teori Policymaking process Thoma R. Dye. Proses perumusan kebijakan tersebut ditempuh melalui tahapan: a) Identifikasi masalah kebijakan, b) Perumusan kebijakan, c) Legitimasi kebijakan, d) Implementasi kebijakan, dan e) Evaluasi kebijakan. Dengan menggunakan pendekatan proses tersebut, penelitian ini akan menghasilkan data-data yang dapat ditafsirkan dengan mudah dalam kaitannya dengan implementasi dan kualitas penyelenggaraan fungsi pesantren. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Selanjutnya berdasarkan fenomena yang menjadi perhatian, peneliti memilih lokus penelitian di Pesantren dengan tipologi yang menyelenggarakan pendidikan bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum (UU No. 18 Tahun 2019 Bab III Pasal 5 ayat (1) poin C). Oleh karena itu penelitian ini dilakukan di Pesantren Pagelaran 3 Subang, Pesantren Daarul Muttaqin Bogor, dan Pesantren Al-Muslimun Cianjur. Berdasarkan data-data yang diperoleh, penelitian ini menghasilkan data terkait langkah-langkah implementasi sebagai berikut. Proses implementasi kebijakan fungsi pesantren di Pesantren Pagelaran 3 Subang berjalan di bawah arahan dan monitoring Tritunggal yang dibantu oleh staf khusus dan seluruh penanggung jawab pesantren. Proses implementasi kebijakan fungsi pesantren di Pesantren Darul Muttaqien berlangsung di bawah arahan dan monitoring Pimpinan Pesantren dan Ketua Yayasan yang dibantu oleh sekretaris pesantren dan seluruh penanggung jawab pesantren dan yayasan. Proses implementasi kebijakan fungsi pesantren di Pesantren Al-Muslimun berjalan di bawah arahan dan monitoring Dewan Kiai dibantu oleh staf khusus dan seluruh penanggung jawab pesantren. Berikut hasil penelitian terkait fungsi pesantren sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 18 Tahun 2019. Fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan di Pesantren Pagelaran 3 terus menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu. Fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan di Pesantren Darul Muttaqien sudah berkembang melebihi apa yang diamanatkan dalam UU. Fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan di Pesantren Al-Muslimun secara bertahap terus berkembang.

Actions (login required)

View Item