Pelaksanaan pengawasan dalam pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota pada pemilu 2024 dihubungkan dengan peraturan bawaslu nomor 8 tahun 2023 tentang pengawasan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Jawa Barat

Jaelani, Cucu Kodir (2024) Pelaksanaan pengawasan dalam pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota pada pemilu 2024 dihubungkan dengan peraturan bawaslu nomor 8 tahun 2023 tentang pengawasan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) Cover Tesis.pdf Download (37kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) Abstrak.pdf Download (272kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) Daftar Isi (4).pdf Download (371kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I (1).pdf Download (737kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II (2).pdf Restricted to Registered users only Download (865kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (550kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB V) BAB V (1).pdf Restricted to Registered users only Download (115kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka (3).pdf Restricted to Registered users only Download (479kB) | Request a copy

Abstract

Kehadiran dan keberadaan Bawaslu untuk menjamin dan terciptanya Pemilu calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berkualitas dan demokrasi. Disamping itu kehadrian dari Bawaslu Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa diharapkan mampu untuk meminimalisir dan mencegah berbagai kecurangan yang kemungkinan akan terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan menerapkan metode-metode dan cara-cara yang akan diterapkan Bawaslu. Adapun terdapat peraturan yang secara khusus membahas mengenai pengawasan dari Pencalonan Anggota DPR Kabupaten/kota yakni dalam Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Peraturan ini membahas mengenai pelaksanaan pengawasan secara menyeluruh dari tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ini dirancang berdasarkankan hasil evaluasi terhadap pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019. Yang dimana peraturan sebelumnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga diganti dengan peraturan tersebut sehingga perlu menetapkan Peraturan Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kondisi objektif pengawasan dalam pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2024, mekanisme pengawasan dalam pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2024, efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada pemilu 2024. Teori yang digunakan yaitu teori demokrasi, teori pengawasan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kondisi objektif pengawasan pencalonan DPRD Kabupaten/Kota di Jawa Barat terdapat beberapa kendala, seperti akses silon terbatas dan mengalami gangguan serta pelanggaran administrasi yang terjadi di Kabupaten Bandung, Purwakarta dan Pangandaran. Mekanisme Pengawasan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/ Kota di Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2023, Efektivitas pengawasan pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota melalui beberapa narasumber yaitu para anggota Bawaslu cukup efektif meski ada berbagai kendala yang hadir termasuk tiga indikasi pelanggaran administrative di 3 kabupaten yaitu Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Purwakarta.

Actions (login required)

View Item